Gim daring kini bukan sekadar sarana hiburan, melainkan ruang sosial kompleks yang tak luput dari intaian kelompok ekstremis. Guru Besar Ilmu Keamanan Internasional FISIPOL UKI, Angel Damayanti, menegaskan bahwa gim daring pada dasarnya netral dan bukan pemicu langsung radikalisme. Namun, kerentanan pada fitur di dalam permainan sering kali disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk menormalisasi kekerasan, menyebarkan kebencian, hingga membangun loyalitas eksklusif bagi pemain yang rentan.
Risiko ini muncul karena gim modern menawarkan interaksi sosial berulang yang mampu menciptakan ikatan emosional kuat. Dengan adanya identitas anonim serta keleluasaan pemain dalam merancang skenario, simbol, hingga konten permainan, platform ini menjadi ladang subur bagi perekrut untuk mendekati remaja dan anak muda. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru, mengingat jejak pemanfaatan gim oleh kelompok radikal telah terdeteksi sejak era 1980-an.
Eskalasi penggunaan platform digital sebagai alat propaganda mencapai titik krusial pada 2014, saat kelompok ISIS mulai memanfaatkan gim populer seperti Call of Duty untuk menarik perhatian massa. Situasi menjadi lebih kompleks sejak 2020, di mana fitur kustomisasi gim semakin canggih. Data BNPT pada Oktober 2025 menunjukkan adanya pola rekrutmen yang terstruktur, di mana anak muda diarahkan dari dalam gim menuju grup pesan tertutup seperti WhatsApp atau Telegram untuk komunikasi yang lebih intensif.
Jenis gim yang paling berisiko adalah permainan bergenre terbuka yang mengagungkan simulasi militer atau peperangan. Kebebasan pemain untuk membuat konten sendiri membuat gim tersebut sangat rentan disusupi narasi ekstremis. Bagi Indonesia, tantangan ini memerlukan pergeseran paradigma penanganan dari sekadar pemblokiran konten menjadi tata kelola keamanan digital berbasis risiko yang menyeluruh.
Angel Damayanti menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dengan prinsip 'whole of government' dan 'whole of society'. Langkah konkret yang diusulkan mencakup penilaian risiko fitur komunikasi oleh Kemkomdigi, koordinasi lintas lembaga antara BNPT, Kemkomdigi, dan Polri, serta pengembangan teknologi deteksi dini yang dipadukan dengan analisis manusia. Edukasi literasi gim juga perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan nasional sebagai benteng ketahanan digital anak.
Peran keluarga tetap menjadi garda terdepan dalam menghadapi ancaman ini. Orang tua dituntut untuk lebih proaktif dalam memantau aktivitas digital anak, mengaktifkan fitur keselamatan, serta membangun komunikasi terbuka tanpa menghakimi. Perubahan perilaku yang mencolok, seperti anak yang mulai mengisolasi diri atau menunjukkan kebencian irasional terhadap kelompok tertentu, harus diwaspadai sebagai sinyal bahaya keterlibatan dalam komunitas radikal.
Di tingkat kebijakan, Indonesia harus mulai membangun basis data risiko yang terukur bekerja sama dengan akademisi dan penyedia gim global. Kerja sama internasional dengan pengembang gim menjadi krusial untuk memastikan ekosistem permainan tetap aman dari infiltrasi intoleransi. Upaya ini bukan untuk membatasi kreativitas pemain, melainkan untuk menciptakan ruang digital yang sehat bagi generasi penerus bangsa.
Ke depannya, tren radikalisasi melalui platform digital diprediksi akan semakin canggih seiring perkembangan teknologi metaverse dan gim berbasis AI. Oleh karena itu, pendekatan reaktif saja tidak lagi memadai. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi, sembari tetap menjaga hak privasi dan kebebasan berekspresi pengguna di ruang siber.
Kesadaran kolektif akan bahaya laten ini menjadi kunci utama. Dengan kombinasi antara pencegahan di tingkat keluarga, penguatan literasi digital, serta regulasi yang kolaboratif, ekosistem gim daring di Indonesia diharapkan dapat tetap menjadi sarana hiburan yang positif. Melindungi anak dari paparan paham kekerasan di ruang digital adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa ditunda lagi.
Sebagai langkah strategis, pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih gesit antara BNPT dan kementerian terkait akan menentukan efektivitas deteksi dini di masa depan. Fokus pada perlindungan anak dari konten berbahaya yang diselipkan melalui fitur gim harus menjadi prioritas nasional. Hanya dengan langkah terukur dan berkelanjutan, ancaman radikalisasi digital dapat dimitigasi secara efektif demi menjaga kedaulatan mental generasi muda Indonesia.