Pengumuman mengenai perjanjian kerangka kerja antara Israel dan Lebanon yang dicapai melalui mediasi di Amerika Serikat telah memicu reaksi berupa optimisme yang sangat berhati-hati di Israel. Kesepakatan yang diresmikan pada hari Jumat ini menguraikan sebuah proses berjenjang di mana tentara Lebanon akan memulihkan otoritas kedaulatan yang efektif di seluruh wilayah mereka. Syarat utama dari proses ini adalah pelucutan senjata kelompok non-negara, yang secara jelas merujuk pada Hizbullah, organisasi yang telah terlibat dalam konflik intensitas tinggi dengan Israel sejak Oktober 2023.
Sesuai dengan isi perjanjian, pasukan Israel baru akan melakukan penarikan mundur secara bertahap dari wilayah Lebanon selatan setelah proses pelucutan senjata tersebut terverifikasi sepenuhnya. Perlu dicatat bahwa Israel telah menduduki sebagian besar wilayah tersebut sejak awal Maret, menyusul ofensif militer skala besar yang telah mengakibatkan lebih dari 4.000 korban jiwa. Kerangka kerja Washington ini menetapkan dua zona percontohan sebagai langkah awal penarikan, di mana militer Lebanon akan secara bertahap mengambil alih tanggung jawab keamanan secara penuh.
Yossi Mekelberg, seorang rekan konsultan senior di Chatham House, menyatakan bahwa implementasi di lapangan akan menjadi penentu utama apakah kesepakatan ini memiliki substansi nyata atau sekadar formalitas untuk memuaskan Amerika Serikat. Posisi AS sebagai pendukung utama Israel sekaligus penandatangan perjanjian ini memberikan tekanan diplomatik yang signifikan bagi kedua belah pihak untuk mematuhi poin-poin yang telah disepakati, meskipun keraguan mendalam masih menyelimuti keberhasilan teknis di lapangan.
Di sisi lain, dinamika politik internal menjadi tantangan besar. Para pengamat mempertanyakan apakah pemerintah Israel mampu menarik diri sepenuhnya dari Lebanon tanpa menghadapi konsekuensi politik domestik yang berat. Pertanyaan serupa juga ditujukan kepada pemerintah Lebanon mengenai kapasitas mereka untuk menghadapi Hizbullah, sebuah kelompok yang memiliki pengaruh besar di dalam negeri. Bagi banyak pihak, gagasan bahwa Lebanon dapat menertibkan Hizbullah secara mandiri dianggap sebagai skenario yang sangat sulit untuk diwujudkan.
Sementara itu, pihak Hizbullah telah menolak kerangka kerja ini secara mentah-mentah. Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, menyatakan bahwa perjanjian Washington tersebut tidak sah dan menegaskan bahwa dasar penyelesaian konflik seharusnya mengacu pada nota kesepahaman (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran yang ditandatangani pekan lalu. Hizbullah secara tegas menolak menghubungkan penarikan pasukan Israel dengan agenda pelucutan senjata mereka, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap garis merah yang telah ditetapkan.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kini menghadapi tantangan untuk meyakinkan publik domestik yang secara umum masih skeptis mengenai penghentian ofensif militer. Dalam sebuah pernyataan video, Netanyahu mencoba membingkai kesepakatan ini sebagai langkah strategis untuk melemahkan posisi Hizbullah. Namun, perdebatan mengenai efektivitas perjanjian ini terus berlanjut di kalangan politisi Israel, mengingat kompleksitas situasi keamanan di sepanjang perbatasan utara yang masih sangat rapuh.