Parlemen Jepang akhirnya memutuskan untuk menambah jumlah bilik toilet khusus wanita di gedung parlemen setelah menerima petisi resmi dari 58 anggota parlemen perempuan. Keputusan ini diambil sebagai langkah nyata untuk merespons minimnya fasilitas yang mendukung keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tersebut. Saat ini, perdebatan mengenai kesenjangan gender di Jepang terus mengemuka seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan nasional.
Menurut keterangan resmi pihak parlemen, penambahan dua bilik baru akan dilakukan di toilet yang terletak di samping ruang sidang utama setelah sesi Diet (parlemen Jepang) berakhir pada 17 Juli mendatang. Penambahan ini dilakukan untuk melengkapi dua bilik yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, otoritas terkait sedang mempertimbangkan rencana penambahan fasilitas serupa di lantai lain guna mengakomodasi kebutuhan staf dan sekretaris wanita yang selama ini juga mengalami kesulitan akses.
Hideko Nishioka, satu-satunya perempuan dalam komite yang menyetujui ekspansi ini, menyambut baik langkah tersebut meski ia mengakui bahwa perbaikan ini masih tergolong kecil. Petisi lintas partai yang diajukan pada Desember lalu telah ditandatangani oleh berbagai figur penting, termasuk Sanae Takaichi. Keluhan utama para anggota dewan perempuan adalah antrean panjang yang selalu terjadi setiap kali sidang pleno akan dimulai, yang mencerminkan ketimpangan fasilitas di gedung bersejarah tersebut.
Gedung Diet sendiri dibangun pada tahun 1936, yakni satu dekade sebelum perempuan di Jepang mendapatkan hak pilih pada tahun 1945 pasca Perang Dunia II. Struktur bangunan yang kuno ini sering dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan modern, mengingat jumlah fasilitas untuk pria jauh lebih dominan. Berdasarkan data Yomiuri Shimbun, gedung majelis rendah memiliki 12 toilet pria dengan 67 bilik, sementara wanita hanya memiliki sembilan fasilitas dengan total 22 bilik.
Kesenjangan fasilitas ini hanyalah puncak gunung es dari masalah representasi gender di Jepang. Dalam pemilihan umum terakhir untuk majelis rendah, hanya 68 dari 465 kursi yang diisi oleh perempuan. Pemerintah Jepang sebenarnya telah menetapkan target agar setidaknya 30 persen kursi legislatif diisi oleh perempuan, namun target tersebut masih jauh dari realitas di lapangan. Selain tantangan struktural, kandidat perempuan juga sering menghadapi diskriminasi dan komentar seksis selama masa kampanye.
Data dari World Economic Forum dalam Global Gender Gap Report menempatkan Jepang di peringkat 118 dari 148 negara tahun lalu. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi di dunia politik, tetapi juga merambah ke sektor bisnis dan media. Perjuangan untuk mendapatkan akses fasilitas dasar seperti toilet menjadi simbol perlawanan terhadap budaya patriarki yang masih sangat kaku, di mana peran gender sering kali masih dibatasi pada lingkup domestik.