Parlemen Singapura dijadwalkan akan menggelar sidang pada Selasa (7/7) untuk mendengarkan pernyataan menteri terkait perilaku dua tokoh senior Partai Buruh (Workers' Party/WP), Sylvia Lim dan Faisal Manap. Agenda ini mencakup penentuan tindak lanjut atas temuan Komite Hak Istimewa (Committee of Privileges/COP) mengenai keterlibatan keduanya dalam skandal kebohongan mantan anggota partai, Raeesah Khan, di parlemen pada tahun 2021 lalu.
Pernyataan menteri tersebut akan disampaikan langsung oleh Pemimpin Majelis, Indranee Rajah. Sebelumnya, pada Desember tahun lalu, Indranee menegaskan bahwa vonis bersalah terhadap Sekretaris Jenderal WP, Pritam Singh, karena berbohong kepada parlemen akan memiliki implikasi hukum dan etika bagi Sylvia Lim dan Faisal Manap. Berdasarkan temuan COP, keduanya diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah saat menyangkal bahwa mereka menginstruksikan Raeesah Khan untuk menutupi kebohongannya.
Komite tersebut menyimpulkan bahwa jika para petinggi partai tersebut memang membimbing Khan untuk mengulangi kebohongannya di depan parlemen, maka tindakan tersebut dianggap tidak pantas bagi seorang anggota parlemen dan dikategorikan sebagai penghinaan terhadap lembaga legislatif. Parlemen sempat menunda pengambilan keputusan mengenai masalah ini hingga proses hukum Pritam Singh selesai. Mengingat Singh telah dinyatakan bersalah atas dua dakwaan berbohong di parlemen pada Februari 2025 dan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi, isu ini kembali menjadi prioritas untuk diselesaikan.
Selain isu etika politik, sidang parlemen juga akan menyoroti kebijakan pemerintah Singapura terkait penayangan film berbahasa dialek di ruang publik. Diskusi ini mencuat setelah adanya kontroversi mengenai pembatasan penayangan film berjudul 'Dear You', yang diproduksi dalam bahasa Teochew. Sementara versi sulih suara bahasa Mandarin diizinkan untuk tayang secara luas, versi asli bahasa Teochew hanya mendapatkan izin tayang yang sangat terbatas.
Kebijakan ini berakar pada kerangka klasifikasi film oleh Infocomm Media Development Authority (IMDA) yang sejalan dengan promosi bahasa Mandarin yang telah digalakkan sejak kampanye 'Speak Mandarin' pada tahun 1979. Anggota Parlemen (MP) Cai Yinzhou mempertanyakan relevansi kebijakan tersebut di era platform media sosial dan OTT yang tidak terikat batasan distribusi yang sama. Ia menuntut penjelasan mengenai efektivitas kewajiban dubbing bahasa Mandarin serta kriteria spesifik yang digunakan IMDA dalam meloloskan izin tayang.
Senada dengan Cai, anggota parlemen Valerie Lee juga mengajukan pertanyaan kritis mengenai faktor-faktor di balik pembatasan penayangan film tersebut. Debat ini mencerminkan dinamika antara pelestarian identitas budaya berbasis dialek di tengah kebijakan standardisasi bahasa nasional yang telah lama diterapkan oleh pemerintah Singapura. Sidang parlemen kali ini diprediksi akan menjadi momen krusial baik bagi stabilitas politik internal oposisi maupun arah kebijakan sensor budaya Singapura di masa depan.