Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, secara resmi menyerukan pembentukan penyelidikan independen menyusul lonjakan signifikan angka kematian migran di pusat detensi Amerika Serikat. Seruan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran global mengenai transparansi dan perlakuan terhadap para migran selama masa jabatan kedua Presiden Donald Trump. Hingga saat ini, data pemerintah AS mencatat setidaknya 19 kasus kematian telah terjadi sepanjang tahun 2026.
Dalam pernyataan resminya pada Jumat lalu, Turk menegaskan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum harus dimintai pertanggungjawaban. Ia menekankan pentingnya pemenuhan hak keluarga korban atas kebenaran, keadilan, dan kompensasi, serta jaminan agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. Situasi ini menyoroti krisis kemanusiaan yang semakin mendalam di balik kebijakan imigrasi yang diperketat.
Laporan dari kelompok pengawas Human Rights Watch mengungkapkan bahwa tingkat kematian dalam tahanan ICE (Immigration and Customs Enforcement) saat ini mencapai level tertinggi dalam lebih dari satu dekade. Angka tersebut dilaporkan meningkat lebih dari dua kali lipat sejak dimulainya masa jabatan kedua Trump, bahkan tercatat hampir empat kali lipat lebih tinggi dibandingkan era pemerintahan Joe Biden. Data ini memicu kritik keras dari berbagai organisasi HAM internasional.
Kondisi di dalam pusat detensi, yang beberapa di antaranya dikelola oleh kontraktor swasta, digambarkan oleh para pengacara imigrasi sebagai bentuk pengabaian sistematis dan perlakuan tidak manusiawi. Selain kondisi fasilitas yang buruk, Turk menyoroti adanya dugaan penggunaan kekerasan dan penerapan isolasi mandiri (solitary confinement) yang berkepanjangan. Menurut standar PBB, penggunaan isolasi lebih dari 15 hari dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan.
Kasus terbaru yang mencuat adalah kematian seorang pria asal Georgia, Mamuka Artmeladze, di sebuah fasilitas di Louisiana pada 4 Juni lalu. Dari 19 kematian yang tercatat tahun ini, lima di antaranya dilaporkan sebagai kasus bunuh diri. Faktor-faktor seperti isolasi dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental dinilai telah memperparah kerentanan para tahanan, sehingga memunculkan pertanyaan serius mengenai apakah kematian-kematian tersebut sebenarnya dapat dicegah.
Di sisi lain, Presiden Trump tetap mempertahankan kebijakan imigrasinya, mengklaim bahwa pemerintahannya mencatatkan rekor tertinggi dalam tingkat penahanan dan perintah deportasi harian melalui ICE dan CBP. Upaya ekspansi jaringan pusat detensi terus dilakukan secara masif untuk mendukung agenda deportasi besar-besaran. Ketegangan antara agenda keamanan nasional AS dan kewajiban perlindungan hak asasi manusia internasional kini menjadi pusat perhatian dunia.