Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama sejumlah mitra kemanusiaan terus mengintensifkan upaya penanggulangan wabah Ebola yang kembali menjangkau wilayah timur Republik Demokratik (RD) Kongo. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas meningkatnya risiko penularan di tengah kondisi pengungsian yang rentan.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan temuan dua kasus Ebola di kamp pengungsian Kigonze, Provinsi Ituri. Kamp tersebut saat ini menampung sekitar 15.000 warga yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka akibat konflik bersenjata di wilayah Bunia. Keberadaan virus di lingkungan padat penduduk ini memicu kewaspadaan tinggi dari otoritas kesehatan setempat.
Sebagai langkah mitigasi darurat, pembangunan pusat perawatan Ebola di kamp Kigonze tengah dikebut. Selain itu, sebuah program layanan kesehatan gratis telah resmi diluncurkan pada Kamis (2/7) guna memastikan akses medis bagi pengungsi. Para mitra juga memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat serta pemasangan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan di titik-titik krusial.
Kendati demikian, tantangan di lapangan masih cukup berat, terutama terkait minimnya kepercayaan masyarakat terhadap intervensi kesehatan publik. Situasi sempat memanas pada 30 Juni lalu, ketika aksi protes berujung pada pembakaran fasilitas kesehatan di Desa Bafwabango, Provinsi Ituri, yang mengakibatkan satu warga sipil meninggal dunia. Insiden ini menjadi hambatan besar bagi petugas medis dalam menjalankan tugasnya.
Data hingga 30 Juni mencatat total 1.406 kasus terkonfirmasi di provinsi Ituri, Kivu Utara, dan Kivu Selatan. Kekhawatiran akan penyebaran wabah semakin meningkat setelah ditemukan kasus terkait di wilayah tetangga, yakni Haut-Uele dan Tshopo. Mobilitas penduduk di wilayah konflik menjadi faktor utama yang mempermudah penyebaran virus antarprovinsi tersebut.
Dalam upaya memperkuat koordinasi, Koordinator Senior PBB untuk Ebola, Julien Harneis, telah tiba di Kinshasa untuk memulai penugasannya. Harneis akan bekerja sama dengan pemerintah nasional, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan mitra internasional lainnya. Fokus utamanya adalah mengatasi tantangan operasional serta memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dapat didistribusikan secara efektif dan tepat waktu kepada masyarakat yang membutuhkan.