Presiden Volodymyr Zelenskyy memecat Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov pada 16 Juli 2026, memicu protes massal di sejumlah kota dan kritik terbuka dari mantan pembantunya terhadap panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina. Keputusan itu mengungkap keretakan di tingkat pimpinan militer saat Kyiv sedang dalam posisi tempur yang relatif menguntungkan dalam beberapa bulan terakhir.
Fedorov baru enam bulan memimpin Kementerian Pertahanan setelah ditunjuk untuk mendigitalisasi dan memodernisasi angkatan bersenjata yang kelelahan setelah empat tahun menghadapi invasi Rusia. Penggantinya adalah Yevgeniy Khmara, kepala layanan keamanan SBU, yang disebut Zelenskyy memiliki pengalaman belum pernah ada dalam operasi tempur berbasis teknologi. Penunjukan mendadak itu langsung memantik demonstrasi di ibu kota dan kota-kota besar lainnya.
Di Kyiv, lebih dari seribu orang berkumpul di alun-alun pusat, menyanyikan lagu kebangsaan, mengibarkan bendera Ukraina dan Uni Eropa, serta meneriakkan kata "malu" dan "kembalikan Fedorov". Aksi serupa dilaporkan terjadi di Lviv, Odesa, dan Dnipro. Unjuk rasa seperti ini jarang terjadi di Ukraina masa perang, di mana masyarakat selama ini cenderung solid di belakang militer dan presiden.
Keretakan makin terbuka ketika Fedorov menuduh Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky sengaja memecah negara alih-alih merancang strategi asimetris untuk mengalahkan Rusia. Ia menilai birokrasi lamban dan minim fleksibilitas membuat kemenangan mustahil dengan Syrsky tetap memegang komando. Fedorov juga mengklaim Syrsky mengatur pencopotannya lewat ultimatum kepada Zelenskyy setelah berbulan-bulan benturan pendapat.
Zelenskyy, yang berdiri di samping Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Kyiv, meminta persatuan dan mengakui kedua kubu nyaris tidak saling bicara. "Seorang presiden di masa perang seharusnya tidak perlu memilih dalam situasi seperti ini," ujarnya. Ia menekankan bahwa kesatuan jauh lebih penting daripada perebutan pengaruh internal.
Syrsky merespons dengan pernyataan publik yang membela rekam jejaknya dan meminta semua pihak fokus ke perang. Namun, Komandan Pasukan Bersama Mykhailo Drapaty justru memuji Fedorov dan menuntut reformasi berlanjut. "Angkatan bersenjata butuh perubahan dan aturan baru," kata Drapaty, yang digosipkan sebagai calon pengganti Syrsky.
Pergantian ini berdampak langsung ke garis depan. Seorang prajurit yang berbicara anonymously kepada AFP menyebut kekacauan politik di Kyiv bisa menunda kiriman drone dan alat penting. Wakil komandan angkatan udara Pavlo Yelizarov mengundurkan diri sebagai protes. Beberapa anggota parlemen menolak mengadakan pemungutan suara atas pengganti Fedorov.
Analis politik Anatoliy Oktysiuk menyebut pencopotan itu sebagai balas dendam atas upaya Fedorov merombak sistem dan memberantas korupsi. "Ia bentrok dengan sejumlah jenderal dan pemasok drone. Ia mulai menjalankan reformasi berguna yang mengancam kepentingan tertentu," ucap Oktysiuk. Menurutnya, Zelenskyy justru merugikan diri sendiri secara politik.
Bagi Indonesia, peristiwa ini menyoroti betapa rentannya transformasi digital sektor pertahanan jika tidak didukung stabilitas kepemimpinan. Kementerian Pertahanan RI pernah mencanangkan modernisasi lewat Pusat Data dan sistem logistik berbasis digital, namun benturan birokrasi dan kepentingan established sering memperlambat eksekusi. Kasus Ukraina menunjukkan bahwa inovator dari luar lingkaran militer bisa terpinggirkan bila tidak ada payung politik kuat.
Masyarakat Indonesia yang mengikuti konflik melalui media sosial juga perlu membaca gejala ini sebagai pelajaran soal transparansi anggaran alutsista. Fedorov sempat menaikkan gaji prajurit dan merancang demobilisasi bertahap, kebijakan yang diapresiasi publik. Di tanah air, wacana kesejahteraan prajurit dan pengadaan barang berbasis e-katalog masih sering diuji skandal korupsi.
Ke depan, Zelenskyy dihadapkan pada pilihan sulit: mempertahankan Syrsky atau meredam gejolak dengan mengakomodasi pendukung Fedorov. Jika protes meluas, moral prajurit di garis depan berisiko turun tepat saat Ukraina berhasil menghambat laju Rusia lewat serangan drone jarak jauh ke fasilitas minyak musuh. Stabilitas komando akan menjadi penentu lanjutan perang.
Tren pembersihan pejabat teknokratik demi menjaga hierarki lama berpotensi mengulang pola di banyak negara yang sedang berperang atau reformasi. Ukraina mungkin kehilangan momentum jika perpecahan pucuk pimpinan tidak segera disembuhkan dengan dialog dan batas kewenangan yang jelas.