Pemerintah Hong Kong secara resmi mengonfirmasi adanya penyesuaian gaji sebesar 1,3 persen bagi jajaran menteri dan pejabat politik lainnya. Keputusan ini diambil menyusul kebijakan sebelumnya yang telah menetapkan kenaikan gaji sebesar 2 persen bagi para pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah tersebut pada Juni lalu.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada media, Biro Urusan Konstitusional dan Daratan Tiongkok menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan gaji ini didasarkan pada rekomendasi komisi independen yang bertugas meninjau standar kompensasi bagi pejabat politik, anggota legislatif, serta anggota Dewan Eksekutif.
Proses penyesuaian ini mengikuti mekanisme yang telah disetujui oleh Komite Keuangan Dewan Legislatif. Sesuai dengan aturan yang berlaku, gaji pejabat politik di Hong Kong disesuaikan setiap tahun dengan mengacu pada rata-rata perubahan tahunan Indeks Harga Konsumen (IHK) kategori C.
Perlu diketahui bahwa IHK kategori C merupakan indikator yang mencakup sekitar 10 persen rumah tangga di Hong Kong dengan tingkat pengeluaran bulanan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya. Penggunaan indeks ini dianggap sebagai cerminan yang tepat bagi daya beli pejabat di tingkat atas.
Berdasarkan mekanisme penyesuaian tahunan tersebut, gaji tunai para pejabat politik di semua tingkatan akan mengalami kenaikan sebesar 1,3 persen mulai 1 Juli 2026. Angka ini selaras dengan tingkat inflasi yang terjadi pada kategori C, yang tercatat meningkat sebesar 1,3 persen dalam periode 12 bulan hingga Mei.
Dampak dari penyesuaian ini cukup signifikan bagi struktur anggaran pemerintah. Sebagai contoh, Sekretaris Utama Eric Chan kini diperkirakan memiliki penghasilan bulanan mencapai HK$422.755. Penyesuaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli pejabat di tengah dinamika inflasi ekonomi global yang terus berubah.