Pemerintah mengambil ancang-ancang untuk meredam gejolak inflasi yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi domestik di tengah tekanan global. Fokus utama tertuju pada komponen harga pangan bergejolak serta sejumlah biaya produksi yang selama ini menjadi pendorong kenaikan harga barang di pasaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan strategi mitigasi tersebut di Jakarta pada Selasa. Ia menegaskan bahwa pemantauan komoditas penyumbang inflasi menjadi prioritas guna mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali di level konsumen. Penanganan ini dirancang agar tidak memberikan tekanan tambahan terhadap daya beli masyarakat.
Beban inflasi dalam beberapa waktu terakhir memang tidak lagi didominasi oleh emas yang sempat melonjak namun kini telah berangsur turun. Permasalahan utama bergeser ke komoditas pangan yang harganya fluktuatif, dikenal sebagai volatile food. Perubahan pola ini menuntut pemerintah untuk mengubah pendekatan intervensi pasar.
Gejolak harga pangan diperparah oleh naiknya harga kemasan atau packaging yang berdampak langsung pada produk makanan olahan. Hampir seluruh distribusi makanan saat ini bergantung pada plastik dan material petrokimia lainnya, sehingga kenaikan harga bahan baku kemasan langsung berimbas pada harga eceran.
Selain sektor pangan, biaya transportasi juga menjadi perhatian serius dalam perhitungan inflasi. Kenaikan biaya operasional penerbangan dan logistik darat turut menyumbang tekanan harga, membuat pemerintah harus mencari cara untuk menekan biaya tersebut dari hulu melalui kebijakan fiskal yang terarah.
Kebijakan mitigasi ini membawa implikasi langsung bagi masyarakat luas, terutama kelompok rumah tangga dengan tingkat konsumsi pangan tinggi. Jika harga bawang putih dan komoditas volatile food lainnya berhasil distabilkan, daya beli masyarakat bisa terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi.
Pelaku industri makanan kemasan juga akan merasakan dampak positif dari langkah pemerintah. Dengan diterbitkannya aturan pembebasan bea masuk untuk material tertentu, produsen dapat menekan biaya produksi sehingga tidak perlu menaikkan harga jual secara drastis di tengah penurunan permintaan akibat sentimen ekonomi yang hati-hati.
Di sisi lain, sektor penerbangan diproyeksikan akan lebih stabil dalam menghadapi tekanan operasional. Pembebasan bea masuk suku cadang dan LPG membantu maskapai serta perusahaan logistik memangkas pengeluaran yang selama ini membebani tarif angkut penumpang maupun barang.
"Tentu kita melihat beberapa komoditas yang bisa mempengaruhi kenaikan inflasi. Kalau di periode yang lalu kan kita lihat emas naik, tapi kita lihat sudah turun. Kemudian yang masih meningkat itu volatile food," ujar Airlangga di Jakarta.
Ia menekankan bahwa komoditas seperti bawang putih dan dampak naiknya harga kemasan wajib ditangani secara baik. "Kita minta supaya PMK-nya segera dikeluarkan. Karena itu sangat berpengaruh terhadap kontribusi karena seluruh makanan kan ada plastik packaging-nya," katanya. Pemerintah juga telah menuntaskan aturan terkait petrokimia, LPG, hingga suku cadang.
Kebijakan pembebasan bea masuk LPG dan spare parts menjadi instrumen penting untuk menahan laju inflasi. "Mengenai bea masuk LPG yang nol dan juga bea masuk spare parts yang nol. Karena kan salah satu yang juga berpengaruh terhadap inflasi adalah penerbangan, transportasi udara," tutur Airlangga.
Ke depan, pemerintah berharap berbagai kebijakan fiskal dan regulasi ini mampu melandaikan kurva inflasi secara bertahap. Sinergi antarlembaga dianggap krusial untuk memastikan pasokan barang tetap terjaga dan harga kebutuhan pokok tidak melonjak tajam menjelang periode hari besar. Kendati demikian, tantangan eksternal seperti fluktuasi harga energi global masih mengintai perekonomian domestik.