Parlemen Israel, Knesset, telah menetapkan pemilihan umum digelar pada 27 Oktober mendatang. Pemilu ini menjadi momentum krusial yang akan menentukan nasib Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang sudah memimpin lebih dari satu dekade.
Pemilu tersebut secara luas dipandang sebagai referendum terhadap kepemimpinan Netanyahu sejak perang di Gaza meletus, dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Agresi militer Israel terus berlanjut dan telah menewaskan lebih dari 75 ribu warga sipil Palestina, memicu krisis kemanusiaan yang parah dan gelombang kecaman internasional.
Netanyahu, perdana menteri terlama dalam sejarah Israel, mengonfirmasi akan kembali mencalonkan diri. Namun tekanan publik semakin besar. Banyak pihak menyoroti kegagalan keamanan yang memungkinkan Hamas menerobos sistem pertahanan perbatasan pada Oktober 2023 lalu serta penyanderaan 251 orang.
Di sisi lain, muncul penantang utama: Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel yang memimpin partai Yashar. Berdasarkan jajak pendapat media Channel 13, partainya unggul tipis atas Likud pimpinan Netanyahu. Eisenkot mundur dari kabinet perang pada Juni 2024 karena menilai pemerintah gagal mencapai tujuan di Gaza. Tragisnya, putranya sendiri gugur dalam pertempuran di Gaza pada Desember 2023.
Beban lain menimpa Netanyahu: ia tengah menjalani persidangan kasus korupsi dan berpotensi dihukum hingga 10 tahun penjara. Para kritikus menuduh ia menggunakan jabatan untuk menghindari proses hukum. Di kancah global, Israel menghadapi tuduhan genosida dari organisasi hak asasi manusia internasional.
Bagi Indonesia, pemilu ini relevan karena menyangkut stabilitas Timur Tengah yang berdampak pada harga energi dan diplomasi multilateral. Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hasil pemilu dapat mengubah arah kebijakan Israel terhadap konflik, yang turut mempengaruhi posisi Indonesia dalam mendorong perdamaian.
Yossi Mekelberg, peneliti senior Chatham House di London, menyebut pemilu ini sebagai yang paling menentukan sejak Israel berdiri pada 1948. "Dengan berbagai tantangan domestik dan internasional, tiga setengah tahun terakhir sangat penuh dinamika, dan sebagian besar karena alasan yang buruk," ujarnya kepada Al Jazeera. Ia menambahkan bahwa hubungan Israel dengan dunia internasional, termasuk Amerika Serikat, mengalami kerusakan serius.
Polarisasi politik di Israel semakin tajam. Netanyahu mengandalkan isu keamanan dan retorika perang untuk mempertahankan basis pendukungnya. Sementara itu, Eisenkot menjanjikan akuntabilitas dan pendekatan baru. Isu Iran, Lebanon, dan Tepi Barat yang belum terselesaikan juga menjadi medan pertarungan wacana.
Jika Netanyahu menang, kebijakan garis keras kemungkinan berlanjut, memperburuk krisis Gaza dan isolasi diplomatik Israel. Sebaliknya, kemenangan Eisenkot bisa membuka jalan bagi perubahan strategi dan rekonsiliasi. Namun tantangan besar menanti siapa pun yang memimpin Israel pasca-pemilu.
Pemilu ini sekaligus menjadi ujian demokrasi Israel di bawah tekanan perang. Mampukah proses elektoral berjalan jujur dan adil di tengah konflik terbuka? Jawabannya akan terlihat pada Oktober mendatang, dan dampaknya akan bergema jauh melampaui perbatasan Israel.