Pemerintah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, secara resmi telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan ke depan, terhitung mulai Selasa, 1 Juli hingga 30 September 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya pemerintah daerah untuk memperkuat sistem penanganan darurat dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam merespons potensi krisis air bersih yang meluas akibat musim kemarau panjang.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa penetapan status ini merupakan respons cepat atas ancaman dampak El Nino yang diprediksi akan memperparah kondisi iklim tahun ini. Dengan status siaga darurat, otoritas terkait memiliki kewenangan lebih luas dalam mengalokasikan sumber daya untuk mitigasi serta pendistribusian bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak secara langsung.
Laporan dari Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi BNPB menunjukkan bahwa dampak kekeringan mulai dirasakan oleh warga di Desa Kawasen, Kecamatan Banjarsari. Setidaknya terdapat 123 kepala keluarga atau sekitar 310 jiwa yang kini mengalami kesulitan akses air bersih. Menanggapi kondisi tersebut, Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Ciamis telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan distribusi air bersih menggunakan armada mobil tangki berkapasitas 5.000 liter.
Bantuan air bersih tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, seperti konsumsi air minum, kebutuhan memasak, serta sanitasi keluarga. BPBD Kabupaten Ciamis berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan memastikan pasokan air tersalurkan secara merata ke titik-titik yang paling membutuhkan, mengingat ancaman kekeringan diprediksi akan terus berlanjut hingga akhir September mendatang.
Ciamis menjadi daerah keempat di Jawa Barat yang mengambil langkah serupa setelah Kabupaten Tasikmalaya, Cirebon, dan Bekasi. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminimalisir dampak kekeringan regional yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat serta menurunkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Di tingkat nasional, BMKG terus mengingatkan pemerintah daerah mengenai ancaman perluasan zona musim kering yang dipicu oleh fenomena El Nino. Berdasarkan data pemutakhiran per akhir Mei 2026, perluasan zona kering telah mencapai 11,83 persen wilayah daratan dan melonjak drastis hingga 31,6 persen pada bulan Juni. Memasuki Juli, BMKG memprediksi kekeringan akan merambah ke 66 zona musim baru, mencakup sebagian besar Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Maluku Utara, sehingga koordinasi antar instansi menjadi kunci krusial dalam menghadapi krisis ini.