Pemerintah Kabupaten Dairi mengambil langkah strategis dalam menghadapi ancaman musim kemarau dengan merencanakan pembangunan Command Center. Fasilitas ini akan difungsikan sebagai pusat koordinasi terpadu untuk penanganan bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rencana ini mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri serta Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) dalam asistensi pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan pada Selasa, 30 Juni 2026.
Keputusan ini didasari oleh urgensi situasi di lapangan, mengingat Kabupaten Dairi merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Data menunjukkan tren kebakaran hutan yang berulang di kawasan Silalahi. Sebagai catatan, pada Juli 2025, sekitar 10 hektare lahan di Desa Paropo terbakar, menyusul peristiwa serupa setahun sebelumnya yang menghanguskan 52 hektare lahan di Desa Silalahi 2 dan 3. Kejadian ini menegaskan perlunya sistem respons yang lebih sigap.
Bupati Dairi, Vickner Sinaga, menjelaskan bahwa Command Center tersebut dirancang dengan pendekatan efisien namun fungsional. Fokus utamanya adalah kecepatan koordinasi lintas instansi saat terjadi keadaan darurat. Ia menekankan bahwa pusat komando ini akan dilengkapi dengan sistem patroli untuk mengidentifikasi potensi titik api lebih dini, sekaligus menjadi pusat sosialisasi pencegahan bencana kepada masyarakat luas.
Dalam operasionalnya, Pemkab Dairi memilih solusi yang fleksibel dengan menyiagakan alat pemadam kebakaran di lokasi strategis menggunakan unit kontainer yang mudah dimobilisasi. Menurut Vickner, kecepatan informasi dan ketepatan pengambilan keputusan adalah kunci utama dalam mitigasi bencana. Ia menegaskan bahwa dalam situasi darurat, setiap detik sangat berharga untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi lingkungan dan masyarakat.
Selain aspek teknis, pemerintah daerah juga menaruh perhatian besar pada edukasi sejak dini. Bupati mengajak pihak sekolah untuk menanamkan budaya kewaspadaan dan kesiapsiagaan bencana kepada para siswa melalui simulasi rutin. Langkah ini diharapkan mampu membentuk karakter masyarakat yang tangguh dan sadar akan risiko bencana, sehingga budaya 'alert' atau waspada dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga Dairi.
Sebagai langkah preventif jangka panjang, Pemkab Dairi telah melakukan penanaman 130 ribu pohon pengaman di berbagai kawasan rawan longsor dan daerah tangkapan air. Upaya ini selaras dengan regulasi pemerintah pusat mengenai penyesuaian TKD untuk penguatan mitigasi bencana. Dengan kombinasi infrastruktur digital, kesiapsiagaan fisik, dan edukasi masyarakat, Dairi berupaya meminimalisir risiko karhutla yang kerap mengancam setiap musim kemarau tiba.