Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, Jawa Tengah, secara resmi menggalakkan Gerakan Purbalingga Gotong Royong sebagai strategi utama dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh program pengentasan kemiskinan berjalan lebih terpadu, tepat sasaran, serta memiliki dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.
Dalam acara sosialisasi yang berlangsung di Purbalingga, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, Suroto, menegaskan bahwa kompleksitas masalah kemiskinan tidak dapat dituntaskan sendirian oleh pemerintah. Sinergi lintas sektor yang melibatkan dunia usaha, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), lembaga filantropi, perguruan tinggi, media, hingga masyarakat menjadi kunci utama dalam memobilisasi sumber daya secara efektif.
Suroto memaparkan bahwa meskipun angka kemiskinan di Purbalingga telah berhasil ditekan dari 16,23 persen pada tahun 2021 menjadi 12,55 persen pada tahun 2025, tantangan nyata masih tersisa di 14 desa prioritas. Di wilayah-wilayah tersebut, masih ditemukan disparitas kesejahteraan yang mencakup kebutuhan mendasar seperti akses air bersih, sanitasi yang layak, hunian yang manusiawi, hingga masih adanya anak yang putus sekolah dan angka pengangguran yang cukup signifikan.
Salah satu fokus utama dari gerakan ini adalah optimalisasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor badan usaha. Data menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, kontribusi dana tersebut telah mencapai Rp30,7 miliar. Namun, Pemkab Purbalingga menilai potensi tersebut masih dapat dioptimalkan melalui integrasi sistem agar setiap rupiah yang disalurkan benar-benar memberikan dampak nyata dan tidak terjadi duplikasi bantuan.
Untuk mewujudkan tata kelola bantuan yang lebih transparan dan akuntabel, pemerintah daerah mengandalkan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Sipinter). Sistem ini berfungsi sebagai basis data tunggal bagi para penerima manfaat, sehingga intervensi yang diberikan oleh berbagai pihak dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.
Lebih lanjut, Pemkab Purbalingga tengah menginisiasi pembentukan Forum TJSL Badan Usaha sebagai wadah koordinasi formal. Forum ini diharapkan mampu menyelaraskan program perusahaan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pelatihan kerja, pendampingan UMKM, hingga penyediaan infrastruktur dasar. Selain sektor swasta, keterlibatan perguruan tinggi juga menjadi elemen penting melalui program riset berbasis data dan pendampingan masyarakat yang berbasis pada Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.