Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat resmi menyulap lahan aset milik pemerintah seluas 403 meter persegi di Jalan Kampung Bali IX, Kecamatan Tanah Abang, menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Transformasi ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam merebut kembali aset negara yang sebelumnya sempat dikuasai pihak lain selama lebih dari satu dekade.
Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Pusat, Mila Ananda, menyatakan bahwa penataan ini dilakukan pasca-penertiban aset yang berlangsung pada 7 Oktober 2026. Lahan yang dulunya merupakan rumah dinas Lurah Kampung Bali tersebut kini diproyeksikan menjadi pusat interaksi warga yang multifungsi.
Dalam konsep pembangunan tahap awal, pemerintah fokus pada pemagaran, penataan plaza, dan penyediaan ruang interaksi masyarakat. Area tersebut kini sudah mulai bisa diakses oleh warga sekitar untuk beraktivitas ringan, seperti bersantai di sore hari atau sekadar menikmati lingkungan yang lebih tertata dan asri.
Mila menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan ini tidak berhenti pada sekadar taman. Nantinya, lantai satu bangunan akan difungsikan sebagai ruang serbaguna, sementara bagian atasnya akan dialokasikan untuk kepentingan dinas kelurahan. Integrasi antara ruang publik dan fasilitas administrasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memberikan nilai tambah bagi warga.
Namun, untuk pengembangan fasilitas penunjang yang lebih komprehensif, seperti area bermain anak dan sarana kebugaran luar ruang, pemerintah masih harus menimbang ketersediaan anggaran. Skema pembiayaan yang direncanakan melibatkan dua jalur utama, yakni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Langkah Pemkot Jakpus ini mencerminkan tantangan klasik di wilayah urban padat seperti Jakarta, di mana ketersediaan lahan untuk ruang publik sering kali terhambat oleh pendudukan ilegal atau sengketa aset. Penertiban ini menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah berkomitmen mengembalikan fungsi lahan negara bagi kepentingan publik yang lebih luas.
Keberadaan RTH di kawasan padat penduduk seperti Tanah Abang memiliki urgensi tersendiri. Selain berperan sebagai paru-paru kota, ruang seperti ini menjadi krusial dalam menekan stres masyarakat urban dan menyediakan ruang bagi anak-anak untuk beraktivitas fisik di luar rumah, yang saat ini kian langka di tengah himpitan bangunan liar.
Ketua RW 09 Kampung Bali, Akmam, menyambut baik perubahan wajah lingkungan mereka. Menurutnya, pemanfaatan lahan ini telah lama dinantikan warga yang mendambakan ruang bersama yang aman dan layak. Apresiasi warga menjadi bukti bahwa kehadiran fasilitas publik yang dikelola dengan baik mampu meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap lingkungannya sendiri.
Sebagai langkah transisi, pengurus RW setempat bahkan telah berencana menyediakan ayunan sementara agar fasilitas ini bisa segera dinikmati anak-anak. Partisipasi aktif warga dalam menjaga fasilitas dan tanaman yang sudah ada menjadi kunci keberlanjutan dari proyek RTH ini, agar tidak kembali terbengkalai atau disalahgunakan.
Ke depan, proyek ini diharapkan menjadi percontohan bagi penataan aset-aset pemerintah lainnya di Jakarta yang nasibnya serupa. Keberhasilan mengubah lahan sengketa menjadi taman publik tidak hanya memperbaiki estetika kota, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.
Strategi kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui CSR diprediksi akan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan fasilitas penunjang di masa depan. Dengan pola ini, keterbatasan anggaran pemerintah daerah dapat tertutupi, sekaligus memberikan ruang bagi perusahaan untuk berkontribusi langsung pada pembangunan sosial di wilayah operasional mereka.
Pada akhirnya, proyek di Kampung Bali IX ini bukan sekadar pembangunan taman, melainkan upaya pemulihan hak publik atas ruang kota. Jika konsistensi ini terjaga, bukan tidak mungkin wajah Jakarta Pusat akan berubah menjadi lebih humanis, hijau, dan tertata, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di ibu kota.