Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan komitmen perlindungan warga negara dengan memfasilitasi proses pemulangan jenazah seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Lombok Timur, Sahabuddin, yang meninggal dunia di Selangor, Malaysia. Langkah sigap ini dilakukan melalui koordinasi intensif antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB dengan berbagai instansi terkait di luar negeri.
Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqan, menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan perwujudan dari arahan Gubernur NTB agar seluruh warga NTB yang mengalami musibah di luar negeri mendapatkan pendampingan maksimal hingga kembali ke tanah air. Sahabuddin, pria kelahiran 1982 asal Dusun Bengkung, Desa Karang Baru, diketahui bekerja di kawasan Felda Soeharto, Selangor, sebelum ditemukan meninggal dunia di asrama pekerja pada 28 Juni 2026 lalu.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Kepolisian Malaysia segera mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Kuala Kubu Bharu untuk menjalani proses pemeriksaan medis. Berdasarkan hasil autopsi dan pemeriksaan rumah sakit, dinyatakan bahwa penyebab kematian almarhum adalah myocardial infarction atau serangan jantung. Seluruh prosedur hukum di Malaysia telah diikuti dengan tertib sebelum jenazah dipulangkan ke Indonesia.
Proses pemulangan jenazah melibatkan sinergi lintas instansi, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur yang menerbitkan surat bukti pencatatan kematian serta dokumen kekonsuleran. Aidy menyatakan bahwa koordinasi dilakukan dengan cepat guna memastikan identitas almarhum serta mempercepat administrasi pengiriman jenazah dari Malaysia menuju Lombok.
Setibanya di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Pemprov NTB melalui BP3MI NTB telah menyiapkan tim penjemputan. Jenazah kemudian dibawa menggunakan ambulans khusus menuju rumah duka di Kabupaten Lombok Timur untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Aidy memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kelancaran proses pemulangan ini.
Kejadian ini kembali menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada PMI. Pemprov NTB terus berupaya mengoptimalkan pelayanan melalui hotline pengaduan dan koordinasi aktif agar setiap PMI mendapatkan hak perlindungan yang setara, terutama dalam situasi darurat atau musibah di negara penempatan.