Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi sedang mematangkan rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan berfokus pada pengelolaan perdagangan karbon. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi hijau sekaligus mengoptimalkan potensi penyerapan emisi gas rumah kaca di wilayah tersebut.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen daerah untuk mendukung target penurunan emisi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Iqbal di sela-sela kegiatan penanaman bibit mangrove di Labuan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang menjadi simbol keseriusan pemprov dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir.
Meski belum memberikan detail teknis mengenai struktur organisasi BUMD tersebut, apakah akan berada di bawah naungan NTB Capital atau berdiri sebagai entitas mandiri, Iqbal menegaskan bahwa pembahasan mendalam sedang dilakukan di tingkat pemerintah daerah. Fokus utama saat ini adalah memastikan skema kelembagaan yang dibentuk mampu beroperasi secara efektif dan akuntabel dalam pasar karbon.
Selain pembentukan BUMD, Pemerintah NTB juga aktif mendorong sektor korporasi untuk berpartisipasi dalam pemulihan lingkungan. Perusahaan-perusahaan penghasil emisi diharapkan dapat berkontribusi langsung melalui rehabilitasi ekosistem mangrove, yang dinilai sangat potensial di NTB mengingat luasnya bentang pantai yang dimiliki daerah tersebut.
Potensi kawasan pesisir NTB tidak hanya berfungsi sebagai pelindung lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang bernilai tinggi melalui perdagangan karbon. Dengan memaksimalkan penanaman mangrove, NTB berharap dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Indonesia dalam menyerap emisi karbon sekaligus membuka peluang pendapatan baru bagi daerah.
Di tingkat nasional, Kementerian Lingkungan Hidup menekankan bahwa akselerasi ekonomi harus berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan. Mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menurunkan emisi karbon di Indonesia, yakni mencapai Rp4.000 hingga Rp5.000 triliun, pelibatan sektor swasta melalui perdagangan karbon menjadi solusi krusial agar pembangunan berkelanjutan dapat terwujud secara inklusif.