Gelombang demonstrasi anti-imigran melanda berbagai wilayah di Afrika Selatan, memicu ketegangan xenofobia yang berujung pada penangkapan besar-besaran oleh pihak kepolisian. Lebih dari 900 orang diamankan setelah serangkaian aksi unjuk rasa yang menuntut agar imigran tanpa dokumen segera meninggalkan negara tersebut. Meskipun sebagian besar aksi berlangsung damai, beberapa titik demonstrasi berubah menjadi kerusuhan yang melibatkan penjarahan toko dan kekerasan fisik.
Wakil Komisaris Kepolisian Nasional, Tebello Mosikili, dalam konferensi pers hari Rabu mengungkapkan bahwa dari 120 aksi protes yang digelar secara nasional, 108 di antaranya berlangsung kondusif. Namun, 12 aksi lainnya memaksa aparat kepolisian untuk melakukan intervensi tegas. Penangkapan yang dilakukan mencakup berbagai pelanggaran hukum, mulai dari kekerasan di ruang publik, tindak pidana pencurian, hingga pelanggaran aturan keimigrasian.
Provinsi Western Cape mencatat jumlah penangkapan tertinggi dengan 215 orang, diikuti oleh Eastern Cape dengan 208 orang. Aksi ini diorganisir oleh koalisi dari lebih dari 20 kelompok masyarakat sipil yang menetapkan batas waktu bagi para imigran ilegal untuk hengkang dari Afrika Selatan. Ketegangan memuncak di Johannesburg, di mana seorang individu dilaporkan tewas tertembak saat terjadi penjarahan di toko-toko kelontong milik warga asing.
Presiden Cyril Ramaphosa sebelumnya telah mengadakan pertemuan darurat dengan para pemimpin aksi untuk meredam situasi. Meski mengakui bahwa kekhawatiran warga terkait imigrasi ilegal dan tekanan terhadap layanan publik adalah hal yang nyata, Presiden menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dapat ditoleransi dalam demokrasi konstitusional Afrika Selatan. Pemerintah berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi warga namun tetap mengedepankan supremasi hukum.
Situasi di lapangan tetap tidak stabil, dengan pengerahan militer ke wilayah Hillbrow di Johannesburg setelah insiden penembakan yang melukai dua orang, termasuk seorang remaja berusia 17 tahun. Di Durban, ribuan pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel menuntut kepergian imigran. Para pemimpin aksi, seperti Jacinta Ngobese-Zuma, menyatakan bahwa demonstrasi akan terus berlanjut setiap hari Kamis hingga pemerintah memperketat kontrol perbatasan.
Di sisi lain, berbagai organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International Afrika Selatan, mengecam keras tindakan ini. Mereka menilai bahwa para imigran telah dijadikan kambing hitam atas kegagalan sosio-ekonomi yang lebih dalam, seperti tingginya tingkat pengangguran dan sistem suaka yang tidak efisien. Perdebatan mengenai isu ini diprediksi masih akan terus membayangi stabilitas nasional Afrika Selatan dalam waktu dekat.