Jakarta — Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menegaskan keyakinan bahwa koperasi bentukan pemerintah ini mampu menjadi penggerak utama ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Optimisme itu terungkap saat peringatan puncak Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu lalu, yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran kepala negara dinilai sebagai sinyal politik kuat atas komitmen pemerintah dalam memperkuat gerakan koperasi sebagai pilar perekonomian nasional.
Dian, anggota KDKMP Jakarta Utara, menilai dukungan Presiden Prabowo dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjadi modal vital untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi. "Dukungan pemerintah menjadi dorongan besar bagi KDKMP serta pelaku UMKM di seluruh Indonesia," ujarnya. Ia berharap momentum ini mempercepat pertumbuhan koperasi dan UMKM, sehingga koperasi semakin maju dan keanggotaannya makin berkembang. Analisis praktisi menunjukkan kehadiran presiden di acara Harkopnas bukan sekadar seremonial, melainkan menandakan posisi koperasi dalam strategi pembangunan ekonomi kerakyatan administrasi Prabowo-Gibran.
Perspektif serupa disampaikan Husein dari KDKMP Jakarta Timur. Ia berharap momen Harkopnas ke-79 menjadi titik awal penguatan solidaritas antar koperasi nasional. "Semoga mempererat silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, serta memperkuat semangat kolaborasi koperasi di Indonesia," katanya. Husein menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam konteks struktur ekonomi Indonesia yang didominasi UMKM (mencapai 97% total usaha dan menyerap 97% tenaga kerja), kolaborasi koperasi lintas wilayah potensial menciptakan rantai nilai yang lebih efisien dan daya saing produk lokal.
Dari Jawa Barat, Yani, anggota Koperasi Marga Mukti Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, menyoroti keunikan KDKMP sebagai sarana memberdayakan masyarakat hingga tingkat desa. Menurutnya, konsep KDKMP sebagai pusat layanan ekonomi desa terintegrasi — dilengkapi akses kredit — merupakan gagasan tepat menggerakkan perekonomian desa. "Koperasi Merah Putih lahir dari desa dan dilengkapi kredit agar masyarakat bisa akses," jelas Yani. Model ini menjawab permasalahan klasik keterbatasan akses perbankan formal di pedesaan, di mana hanya sekitar 22% rumah tangga desa yang memiliki akses ke layanan keuangan formal menurut data OJK 2023.
Ketua Koperasi Marga Mukti, Rosidah, memberikan perbandingan tajam. Koperasi yang dipimpinnya berbasis simpan pinjam dengan anggota ASN, sehingga manfaatnya terbatas pada aparatur negara. Berbeda dengan KDKMP yang anggotaannya berasal dari masyarakat desa/kelurahan umum, sehingga cakupan manfaatnya jauh lebih luas dan inklusif. "Koperasi ini luar biasa kalau benar-benar terjadi karena konsepnya dari kita dan untuk kita," ucap Rosidah. Ia menegaskan keberhasilan KDKMP sangat bergantung pada tata kelola yang bersih dan pengurus berintegritas. "Pengurus harus amanah, anggotanya pun harus aktif jadi anggota koperasi yang baik," tegasnya.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) sebelumnya menargetkan pembentukan KDKMP di seluruh 74.961 desa/kelurahan di Indonesia secara bertahap hingga 2029. Program ini dirancang sebagai ekosistem ekonomi desa yang mengintegrasikan unit usaha simpan pinjam, unit usaha jasa, dan unit usaha produksi/pemasaran. Anggaran awal tahap perdana diperkirakan mencapai Rp 10-15 miliar per koperasi untuk modal kerja dan pembangunan infrastruktur dasar. Menteri Ferry Juliantono menegaskan KDKMP bukan sekadar bentukan administratif, melainkan lembaga keuangan mikro berbasis keanggotaan yang harus mandiri dan profesional.
Pakar ekonomi kerakyatan dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Faisal Basri, menilai KDKMP memiliki potensi transformatif jika dikelola dengan tata kelola modern dan transparan. "Kunci sukses bukan pada konsepnya, tapi eksekusi: rekrutmen pengurus profesional, sistem akuntansi berbasis digital, dan pengawasan internal yang berfungsi," katanya saat dihubungi. Ia mengingat sejarah koperasi di Indonesia penuh dengan kasus penyalahgunaan dana karena pengawasan lemah. Oleh karena itu, Kemenkop UKM harus memastikan mekanisme pengawasan berjalan efektif sejak awal, melibatkan Lembaga Pengawas Koperasi (Lapkop) dan komunitas desa.
Secara makro, keberhasilan KDKMP akan menentukan keberlanjutan strategi pembangunan dari bawah (bottom-up development) yang digagas pemerintahan. Jika berhasil, KDKMP bisa menjadi mesin penggerak sirkulasi uang di desa, mengurangi ketergantungan pada pinjaman ilegal (rentenir), dan menciptakan lapangan kerja lokal. Namun, tantangan nyata ada pada kapasitas SDM desa, literasi keuangan anggota, dan konsistensi kebijakan lintas kementerian. Pemantauan berkala dan evaluasi partisipatif oleh masyarakat desa sendiri akan menjadi penentu apakah KDKMP benar-benar "merah putih" dalam arti nyata: merakyat dan bermartabat.