Ketegangan politik di Malaysia meningkat menyusul kritik keras dari Menteri Besar sementara Johor, Onn Hafiz Ghazi, terhadap pemerintah federal terkait penundaan peluncuran cetak biru Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JS-SEZ). Onn Hafiz menegaskan bahwa langkah strategis ini sangat krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, namun proses pengembangannya dinilai berjalan lambat.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Ekonomi Akmal Nasir, yang memimpin proyek ini di tingkat federal, menyatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen penuh terhadap keberhasilan JS-SEZ. Menurutnya, penundaan administratif yang terjadi tidak berdampak signifikan terhadap minat investor, yang diklaim masih menunjukkan angka yang kuat dan optimis.
Situasi ini memanas seiring dengan ketatnya kampanye menjelang pemilihan umum negara bagian Johor pada 11 Juli mendatang. Onn Hafiz, yang memimpin koalisi Barisan Nasional (BN), berupaya keras mempertahankan kendali pemerintahan negara bagian di tengah tantangan politik yang semakin kompleks.
Persaingan utama dalam pemilu ini datang dari koalisi Pakatan Harapan (PH) pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Menariknya, meskipun BN dan PH merupakan mitra dalam pemerintahan persatuan di tingkat federal, keduanya justru menjadi rival sengit di arena politik lokal Johor.
Akmal Nasir, yang juga merupakan anggota parlemen untuk wilayah Johor Bahru sekaligus bagian dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) di bawah naungan PH, berada di posisi sentral dalam perdebatan ini. Posisinya yang mewakili pemerintah pusat menjadikannya target utama kritik mengenai efektivitas kebijakan ekonomi federal.
Dalam pernyataan resminya pada hari Kamis, Onn Hafiz menyoroti adanya pergeseran jadwal krusial. Rencana induk JS-SEZ yang awalnya dijadwalkan untuk diluncurkan pada akhir tahun 2025, kini diundur hingga 30 Maret 2026. Ketidakpastian jadwal ini menjadi poin utama yang digunakan untuk menekan kredibilitas kebijakan ekonomi pemerintah federal di mata para pemilih.