Penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni program makan bergizi gratis, kini semakin meluas. Pihak kejaksaan secara resmi telah menetapkan seorang perwira tinggi kepolisian berpangkat Brigadir Jenderal sebagai tersangka, sementara kasus yang melibatkan oknum anggota militer telah dilimpahkan ke unit tindak pidana militer untuk diproses lebih lanjut.
Kejaksaan Agung (Kejagung) pada hari Kamis mengumumkan bahwa Lalu Muhammad Iwan Mahardan, seorang Brigadir Jenderal Polisi yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama di Badan Gizi Nasional, telah ditetapkan sebagai tersangka ketujuh. Penetapan ini merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan tata kelola dalam implementasi program makan gratis tersebut.
Selain keterlibatan oknum Polri, pihak kejaksaan juga menemukan indikasi keterlibatan seorang anggota militer aktif dalam proses pengadaan sepeda motor listrik untuk mendukung operasional program. Pengadaan tersebut diduga dilakukan secara tidak sah atau melanggar prosedur hukum yang berlaku, sehingga kasus ini kini ditangani melalui koordinasi antara jaksa dan unit penyidik militer.
Perkembangan terbaru ini menambah tekanan terhadap program makan bergizi gratis yang memiliki alokasi anggaran fantastis mencapai US$ 15 miliar. Kecepatan implementasi program yang terkesan terburu-buru belakangan ini juga sempat memicu berbagai tantangan di lapangan, termasuk munculnya laporan kasus keracunan makanan di beberapa titik distribusi.
Program makan gratis ini bertujuan untuk menyediakan asupan nutrisi harian bagi lebih dari 80 juta siswa dan ibu hamil di seluruh penjuru Indonesia. Mengingat skala target yang sangat besar dan alokasi anggaran yang membebani neraca keuangan negara, transparansi dalam tata kelola menjadi tuntutan utama masyarakat dan pihak oposisi.
Berdasarkan keterangan resmi dari Kejaksaan Agung, tersangka Iwan sebelumnya sempat memegang jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat di Badan Gizi Nasional selama periode Desember 2024 hingga Maret 2025. Saat ini, program tersebut berada di bawah kepemimpinan baru dan terus menjalani audit menyeluruh pasca munculnya serangkaian dugaan penyimpangan bulan lalu.