Persaingan teknologi kecerdasan buatan (AI) antara China dan Amerika Serikat memasuki babak baru yang lebih genting. Beijing kini secara eksplisit mengarahkan pengembangan AI untuk tujuan militer, khususnya merancang rencana serangan udara dalam skala besar. Langkah ini menandai eskalasi signifikan dalam perlombaan senjata teknologi antara dua negara adidaya tersebut.
Angkatan Udara China dilaporkan telah menggunakan sistem berbasis AI untuk menyusun rencana pertempuran yang melibatkan lebih dari 100 unit taktis. Media pemerintah China, melalui laporan dokumenter yang disiarkan CCTV pada Minggu, menyebut sistem ini dirancang untuk mendukung latihan yang menampilkan "ratusan target dan puluhan formasi". Sistem yang dinamakan "perencanaan serangan cerdas" ini membantu komandan dan pilot dalam memprioritaskan target, mengoordinasikan gelombang serangan, serta mengalokasikan tugas spesifik kepada unit-unit tempur.
Kolom Senior Deng Jianping, yang memimpin tim pengembangan sistem ini, menegaskan bahwa dalam latihan skala besar, lebih dari 100 unit taktis berhasil mengoordinasikan serangan mereka dengan ketepatan waktu sepersekian detik. "Biarkan perangkat lunak menentukan peralatan, menentukan operasi, dan menentukan medan perang," ujar Deng dalam pernyataan yang disiarkan televisi pemerintah.
Perkembangan ini menjadi sorotan karena sebelumnya fokus penggunaan AI oleh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) lebih banyak diarahkan pada teknologi kawanan drone. Kini, Beijing mulai mengintegrasikan AI ke dalam operasi yang melibatkan pilot manusia dan sistem senjata konvensional dalam skala besar. Hal ini mendukung konsep peperangan "sistem-dari-sistem" yang selama ini digaungkan militer China, di mana berbagai platform dan sistem senjata digabungkan dan diselaraskan dalam satu program AI.
Presiden Xi Jinping pada Kamis lalu menegaskan komitmennya untuk memperkuat penerapan militer teknologi cerdas tak berawak. Dalam sesi studi Politbiro, Xi meminta PLA untuk memperdalam pengembangan dan penerapan sistem informasi jaringan serta secara bertahap membangun sistem militer cerdas. Arahan langsung dari pemimpin tertinggi ini menunjukkan bahwa integrasi AI ke dalam strategi pertahanan China bukan lagi sekadar wacana, melainkan prioritas nasional.
Di sisi lain, Amerika Serikat juga mengembangkan sistem pendukung AI untuk militernya melalui program seperti Project Maven. Namun, pendekatan Washington berbeda dengan Beijing. Project Maven lebih menekankan pada kesadaran situasional medan tempur dan analisis intelijen, sementara China fokus pada perencanaan operasi ofensif skala besar. Perbedaan filosofi ini mencerminkan strategi militer yang kontras antara kedua negara.
Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat akan pentingnya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan adopsi teknologi baru. Meskipun Indonesia tidak berada dalam posisi untuk terlibat dalam perlombaan senjata AI dengan skala seperti China dan AS, penguasaan teknologi dasar AI untuk keperluan pertahanan menjadi semakin relevan. Kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompetitif menuntut Indonesia untuk memperkuat kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman siber maupun konvensional.
Dari perspektif industri teknologi, persaingan ini juga berdampak pada ekosistem startup dan riset AI di Asia Tenggara. Kebijakan ekspor chip dan pembatasan teknologi oleh AS terhadap China dapat memengaruhi rantai pasok global, termasuk ke Indonesia. Perusahaan-perusahaan teknologi Indonesia yang bergantung pada komponen semikonduktor perlu mencermati dinamika ini sebagai bagian dari manajemen risiko bisnis.
Para analis militer menilai bahwa langkah China ini akan memicu akselerasi pengembangan AI militer di berbagai negara. Jepang, Korea Selatan, dan Australia diprediksi akan meningkatkan investasi di bidang serupa untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Sementara itu, negara-negara ASEAN termasuk Indonesia perlu mencari posisi strategis di tengah ketegangan ini, dengan memperkuat diplomasi pertahanan dan kerja sama teknologi.
Ke depan, tren peperangan modern dipastikan akan semakin bergantung pada AI dan otomatisasi. Sistem yang dikembangkan China ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya digunakan untuk analisis data, tetapi juga untuk pengambilan keputusan taktis secara real-time. Hal ini membuka pertanyaan etis dan strategis tentang sejauh mana manusia boleh menyerahkan kendali operasi militer kepada mesin.
Indonesia perlu merespons tren ini secara bijak. Alih-alih terjebak dalam perlombaan senjata, fokus pada pengembangan industri pertahanan dalam negeri dan penguasaan teknologi AI untuk kepentingan pertahanan siber serta pengawasan wilayah maritim bisa menjadi langkah lebih realistis. Dengan luas wilayah laut yang mencapai 3,25 juta kilometer persegi, pemanfaatan AI untuk patroli dan deteksi dini di perairan Indonesia menjadi kebutuhan yang mendesak.
Perkembangan sistem AI militer China juga sejalan dengan upaya global untuk meregulasi penggunaan teknologi dalam konflik bersenjata. Indonesia, sebagai negara yang aktif dalam forum-forum internasional, dapat mengambil peran dalam mendorong tata kelola AI yang bertanggung jawab, terutama dalam konteks keamanan kawasan. Dialog mengenai batasan penggunaan AI dalam operasi militer akan menjadi semakin penting di tahun-tahun mendatang.