Jakarta — Perang antara Amerika Serikat dan Iran yang meletus sejak Februari 2026 telah menimpa sekutu strategis Washington di Timur Tengah dengan keras. Irak, pendiri OPEC yang menampung pangkalan militer AS, mencatat kerugian ekonomi mendekati US$50 miliar atau sekitar Rp896 triliun per Juni 2026. Angka itu dibocorkan pejabat pemerintah Irak kepada AFP, mengungkap betapa dalamnya luka yang ditimbulkan blokade Selat Hormuz terhadap tulang punggung ekonomi Baghdad.
Sebelum konflik, Irak memompa sekitar empat juta barel per hari dan mengekspor 3,5 juta barel melalui selat strategis itu. Kini produksi di sebagian besar ladang terpaksa dihentikan karena tangki penyimpanan membludak. Ekspor terpaksa dialirkan hanya melalui jalur darat ke Turki dan Suriah — kapasitasnya jauh lebih kecil dan biaya logistiknya melonjak. Hasilnya, aliran devisa yang biasa mengisi kas negara US$7–8 miliar per bulan kini menyusut drastis menjadi tidak lebih dari US$1,5 miliar.
Latar belakang kerusakan ini adalah strategi Iran yang menutup Selat Hormuz sebagai balasan terhadap serangan AS. Selat lebar 39 kilometer di titik terpendek itu adalah arteri vital: seperlima pasokan minyak dunia melewatinya. Blokade tidak hanya melumpuhkan Irak, tapi juga mengacaukan rantai pasokan global. Harga minyak internasional bergolak, mendorong inflasi di negara-negara impor neto. Bagi Irak, yang 90 persen pendapatannya berasal dari minyak, ini bencana fiscal yang mengancam pembayaran gaji pegawai negeri, subsidi, dan proyek infrastruktur.
Dampak terasa hingga ke tingkat rumah tangga. Pemerintah Baghdad sudah memangkas anggaran belanja modal. Proyek pembangkit listrik, jalan tol, dan rumah susun ditunda tak pasti. Menteri Keuangan Taif Sami baru-baru ini mengakui defisit anggaran tahunan bisa melebihi 50 persen jika blokade berlanjut hingga akhir tahun. Badan Moneter Internasional (IMF) dalam laporan Juli memperkirakan PDB Irak menyusut 4,2 persen tahun ini — terbalik dari proyeksi pertumbuhan 2,5 persen sebelum perang.
Di sisi lain, upaya diversifikasi ekonomi yang digagas sejak era pasca-ISIS kini hancur lebur. Sektor pertanian, manufaktur, dan pariwisata — yang ditargetkan menyumbang 20 persen PDB 2030 — tidak punya modal untuk berkembang saat pendapatan minyak sirna. Investor asing menarik dana. Bank Dunia mencatat aliran investasi langsung asing (FDI) ke Irak anjlok 78 persen kuartal kedua 2026 dibanding periode sama tahun lalu.
Kondisi ini menciptakan efek domino ke pasar energi global. Kekurangan pasokan Irak — sekitar 3 juta barel per hari hilang dari pasar — memaksa Arab Saudi dan Uni Emirat meningkatkan produksi, tapi kapasitas cadangan (spare capacity) dunia tipis. Harga Brent pernah menyentuh US$112 per barel Mei lalu, naik 38 persen dari awal tahun. Bagi Indonesia, importir minyak bersih, kenaikan ini berarti tekanan pada anggaran subsidi BBM dan risiko inflasi impor. Pertamina sudah mengimpor lebih banyak minyak dari Afrika Barat dan Amerika Latin untuk mengurangi ketergantungan pada Timur Tengah, tapi biaya flete naik 40 persen.
"Bagi Irak, karena penurunan ekspor minyak mencapai 90 persen... ditambah penurunan tingkat pertumbuhan... kerugian diperkirakan mencapai antara US$40 miliar hingga US$45 miliar per Juni 2026," kata Muzhar Saleh, penasihat keuangan Perdana Menteri Irak, kepada AFP. Ia menambahkan angka itu bisa tembus US$50 miliar jika perang dan senjata Selat Hormuz terus berlanjut. Pejabat lain yang menolak dinamai mengonfirmasi estimasi itu "mendekati US$50 miliar" dan sepenuhnya disebabkan penurunan ekspor.
Menteri Perminyakan Bassem Mohammed Khudair, dalam wawancara televisi 21 Juli, menggambarkan realitas di lapangan: "Biasanya kami memasukkan antara US$7 miliar hingga US$8 miliar per bulan ke kas negara. Saat ini, tidak lebih dari US$1,5 miliar." Ia mengakui Irak kini mengandalkan armada truk tangki melewati Suriah ke pelabuhan Mediterania — rute yang lambat, berbahaya, dan mahal. Pipa ke Ceyhan, Turki, hanya mampu menampung fraksi kecil volume normal.
Prospek ke depan remain kelam. Diplomasi AS-Iran macet setelah Tehran menolak ultimatum Washington soal program nuklir dan dukungan proksi. Iran menegaskan akan mempertahankan blokade sampai sanksi AS dicabut. Sementara Irak terjebak di tengah: terlalu bergantung pada AS untuk keamanan, tapi ekonomi dihancurkan oleh lawan AS. Baghdad mulai mendekati China dan Rusia untuk investasi infrastruktur non-minyak, tapi proyek-proyek itu butuh waktu bertahun-tahun.
Bagi Indonesia, pelajaran Irak adalah pengingat keras akan kerentanan keamanan energi. Ketergantungan impor minyak mentah dan BBM — yang capai 60 persen kebutuhan domestik — membuat ekonomi terpapar geopolitik jauh. Percepatan transisi energi, pengembangan EBT, dan peningkatan cadangan strategis (SPR) bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Kebijakan B30 dan program rooftop solar PLN harus dipercepat. Seperti yang dikatakan pakar energi Universitas Indonesia, Fesharaki: "Irak adalah cermin masa depan kita jika tidak serius diversifikasi energi sejak sekarang."