Konferensi energi World Petroleum Council ke-25 di Riyadh tetap berjalan di tengah situasi mencekam setelah serangan Houthi menghantam Bandara Internasional King Khalid. Insiden yang menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 300 jiwa ini menjadi latar belakang kelam bagi pertemuan para menteri energi global yang tergabung dalam International Energy Forum (IEF). Di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran, stabilitas pasokan energi dunia kini berada di titik nadir yang mengkhawatirkan.
Ketergantungan dunia terhadap bahan bakar fosil masih sangat tinggi, dengan minyak mencakup 31,4 persen, batubara 25,9 persen, dan gas alam 23,5 persen dari total konsumsi energi global. Konsentrasi produksi yang terpusat di wilayah Timur Tengah menjadikan setiap gangguan geopolitik di kawasan ini sebagai ancaman langsung bagi ekonomi dunia. Ketika jalur perdagangan laut utama terganggu, efek domino terhadap harga komoditas menjadi tak terelakkan.
Geografi menjadi tantangan terbesar dalam krisis ini. Selat Hormuz, yang menjadi urat nadi bagi 27 persen perdagangan minyak dunia dan 20 persen gas alam cair, kini menjadi titik paling rentan. Direktur konsultan maritim Gibson Shipbrokers, Richard Matthews, menegaskan bahwa tidak ada rute alternatif yang mampu menampung volume kargo sebesar Selat Hormuz. Kondisi ini memaksa banyak kapal tanker menempuh rute lebih panjang di sekitar Afrika, yang secara otomatis meningkatkan biaya logistik secara signifikan.
Bagi Indonesia, ketergantungan pada rantai pasok energi global bukanlah isu baru. Meskipun Indonesia merupakan produsen energi, fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah secara langsung berdampak pada beban subsidi energi dalam APBN. Ketika harga minyak dunia menembus level 100 dolar AS per barel, tekanan terhadap neraca perdagangan dan inflasi domestik menjadi tantangan nyata bagi stabilitas ekonomi nasional.
Negara-negara Asia, termasuk India, Pakistan, dan Korea Selatan, tercatat sebagai pihak yang paling rentan terhadap gangguan pasokan gas dari Timur Tengah. Indonesia, yang tengah berupaya melakukan transisi energi, harus lebih waspada terhadap volatilitas harga gas alam cair (LNG) karena ketergantungan pada pasar global masih cukup tinggi. Keamanan energi nasional kini harus dipandang melalui lensa ketahanan cadangan strategis yang lebih tangguh.
Cadangan minyak strategis dunia saat ini berada di level terendah sejak tahun 1982. Amin Nasser, bos besar Saudi Aramco, memperingatkan bahwa sebagian besar inventaris komersial global sudah tidak lagi tersedia secara praktis. Langkah Badan Energi Internasional (IEA) yang merilis 400 juta barel minyak pada Maret lalu terbukti hanya menjadi solusi jangka pendek. Dengan cadangan Amerika Serikat yang menipis dan China yang memegang kendali atas sebagian besar cadangan strategis dunia, ketimpangan akses energi semakin nyata.
Situasi ini memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia untuk mempercepat diversifikasi energi. Ketergantungan pada satu atau dua wilayah geografis untuk kebutuhan energi primer adalah kerentanan yang harus segera dikurangi. Investasi pada energi terbarukan bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan instrumen vital dalam menjaga kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global yang semakin intens.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa pasar energi akan tetap berada dalam tekanan tinggi selama konflik di Timur Tengah belum menemukan titik terang. Negara-negara importir akan terus berebut pasokan yang terbatas, yang pada akhirnya akan menjaga harga tetap tinggi. Bagi konsumen akhir, ini berarti biaya energi, mulai dari listrik hingga transportasi, akan terus membebani daya beli dalam jangka panjang.
Upaya kolektif untuk mencari rute pasokan baru atau memperkuat cadangan nasional menjadi langkah yang wajib diambil. Namun, tanpa adanya stabilitas di jalur-jalur utama seperti Selat Hormuz dan Terusan Suez, pasar energi dunia akan terus berada dalam bayang-bayang ketakutan akan disrupsi pasokan yang lebih dalam di masa depan.