Perdana Menteri Inggris Keir Starmer secara resmi menyampaikan permintaan maaf atas peran negara dalam praktik adopsi paksa bayi-bayi yang lahir dari ibu-ibu lajang di Inggris selama puluhan tahun pasca-Perang Dunia II. Starmer menggambarkan skema tersebut sebagai "noda dalam sejarah kami," sebuah pengakuan atas kesalahan sistemik yang menyebabkan penderitaan mendalam bagi ribuan keluarga.
Antara tahun 1949 dan 1976, pemerintah Inggris bersama dengan gereja-gereja Kristen mengawasi sebuah sistem yang secara paksa dan memalukan mendorong para ibu, banyak di antaranya masih remaja, untuk menyerahkan bayi mereka. Diperkirakan 185.000 anak menjadi korban adopsi paksa dalam periode tersebut. Beberapa minggu sebelum permintaan maaf Starmer, Gereja Inggris juga telah meminta maaf atas perannya, terutama dalam mengelola "rumah ibu dan bayi" di mana wanita hamil sering dikirim, bahkan bertentangan dengan keinginan mereka, untuk kemudian dipisahkan dari anak-anak mereka.
Dalam pidatonya di hadapan parlemen pada hari Kamis, Starmer menyatakan bahwa pemerintah "sangat dan sungguh-sungguh menyesal" kepada "setiap individu yang terdampak." Ia mengakui bahwa "negara tidak melakukan cukup banyak untuk melindungi para ibu, anak-anak, dan keluarga dari bahaya, dan atas kegagalan sistemik ini, saya benar-benar minta maaf." Pernyataan ini menandai langkah penting dalam pengakuan historis terhadap praktik yang sebelumnya banyak disembunyikan.
Investigasi komite parlemen empat tahun lalu merekomendasikan permintaan maaf resmi dari pemerintah setelah menemukan berbagai penyalahgunaan terhadap para ibu. Laporan komite tahun 2022 secara khusus mendokumentasikan perlakuan "tidak manusiawi" dan "kejam" terhadap calon ibu. Praktik-praktik tersebut mencakup penahanan pereda nyeri secara sengaja selama persalinan dan setelah melahirkan untuk "menghukum" para wanita, serta merenggut bayi dari pelukan ibu mereka yang menangis. Salah seorang wanita mengenang bagaimana seorang dokter bertanya kepadanya saat ia sedang melahirkan, "Sudahkah Anda belajar pelajaran Anda sekarang?" Sementara penyintas lainnya mengingat dokter yang mengatakan ia "harus disterilkan, karena saya pasti seorang nimfomaniak." Meskipun aborsi dilegalkan di Inggris, Skotlandia, dan Wales pada tahun 1967, para wanita masih menghadapi hambatan akses, termasuk penolakan layanan oleh dokter.
Starmer mengakui bahwa praktik ini secara sistematis tertanam "di seluruh otoritas lokal, di seluruh institusi sukarela dan berbasis agama, serta dalam layanan kesehatan dan sosial." Sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi dampak jangka panjang, pemerintah akan mengalokasikan £4 juta (sekitar $5,3 juta) untuk membantu individu mengakses catatan adopsi mereka, mendanai layanan sekunder yang berupaya menghubungkan kembali kerabat, dan mendukung penelitian yang mendokumentasikan efek jangka panjang pada para korban.
Kasus Inggris ini bukanlah yang pertama. Australia telah meminta maaf atas sejarah adopsi paksa pada tahun 2013, diikuti oleh Irlandia pada tahun 2021. Pengakuan dan permintaan maaf dari pemerintah Inggris ini diharapkan dapat memberikan setidaknya sedikit penutup dan dukungan bagi ribuan individu yang hidup dengan trauma akibat perpisahan paksa dari keluarga mereka, serta menjadi pelajaran penting tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan akuntabilitas negara.