Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Korporat Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengklarifikasi bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Beji di Kota Depok, Jawa Barat, dengan nomor 34.164.12, sempat melakukan manajemen stok solar pada Kamis, 9 Juli 2026. "Pengaturan pembelian hanya berlaku pada tanggal tersebut, 9 Juli," ujar Roberth saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.
Pada hari itu, seorang konsumen solar Jenis BBM Tertentu (JBT) atau solar bersubsidi ingin membeli bahan bakar sebanyak 45 liter. Namun, petugas hanya memberikan 20 liter karena keterbatasan stok solar di SPBU tersebut. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meratakan distribusi solar bersubsidi kepada seluruh konsumen yang sudah mengantre untuk melakukan pembelian.
"SPBU berinisiatif secara proaktif dengan mengoptimalkan penggunaan marshaling (pengelolaan kepadatan) yang humanis untuk pengaturan antrean, serta melakukan build up stock guna memenuhi kebutuhan layanan di SPBU," kata Roberth. Pengaturan ini hanya berlaku pada 9 Juli 2026, tepatnya pukul 18.00‑22.00 WIB, sambil menunggu pengiriman yang sedang berlangsung. Tujuannya adalah agar seluruh konsumen dapat terlayani dengan baik.
Saat ini, penyaluran dan pelayanan solar di SPBU berlangsung seperti biasa," kata Roberth. Pernyataan ini merespons unggahan berisi keluhan pengendara mengenai dugaan pembatasan pengisian biosolar bersubsidi di SPBU Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Unggahan tersebut memperlihatkan bukti pembelian bahan bakar di SPBU 34.164.12 di Beji, Kota Depok, Jawa Barat, pada 9 Juli 2026, pukul 18.04 WIB.
Dalam bukti pembelian, tercantum volume yang diperoleh sebesar 20 liter untuk jenis BBM biosolar. Insiden ini memicu perdebatan publik tentang transparansi distribusi bahan bakar bersubsidi dan efektivitas manajemen stok di tingkat ritel.
Dari sudut pandang industri, kasus ini menyoroti tantangan dalam pengelolaan pasokan solar bersubsidi yang tepat waktu dan adil. Banyak SPBU masih bergantung pada sistem manual yang rentan terhadap keterlambatan pengiriman dan fluktuasi permintaan. Kebutuhan akan solusi teknologi yang terintegrasi, seperti sistem manajemen inventory berbasis cloud dan sistem antrean digital, menjadi semakin mendesak untuk mengurangi kesalahpahaman dan memastikan distribusi yang merata.
Selain itu, kebijakan pemerintah terkait subsidi solar terus mengalami penyesuaian guna menyeimbangkan kepentingan konsumen, industri, dan fiskal. Transparansi yang lebih besar dan komunikasi proaktif dari operator SPBU dapat membantu membangun kepercayaan publik dan mengurangi spekulasi negatif di media sosial.
Ke depan, diharapkan adanya pemantauan yang lebih ketat terhadap implementasi manajemen stok di seluruh jaringan Pertamina. Penerapan teknologi canggih dan pelatihan bagi petugas lapangan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi kemungkinan pembatasan dadakan yang merugikan konsumen. Dengan demikian, distribusi solar bersubsidi dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan tujuan awal kebijakan tersebut.