Sebuah petisi resmi yang diajukan ke Dewan Umum Kanada telah menarik perhatian internasional setelah berhasil mengumpulkan 171.000 tanda tangan hingga hari Sabtu, melampaui ambang batas minimal 500 tanda tangan yang diperlukan untuk dibahas di parlemen. Petisi tersebut menuntut pengusiran Duta Besar AS di Ottawa, Pete Hoekstra, dengan tuduhan ia secara berulang mengeluarkan pernyataan yang merusak hubungan diplomatik bilateral.
Inisiatif ini diajukan oleh warga Calgary, Leanne Walker, dan mendapat otorisasi dari Elizabeth May, pemimpin Partai Hijau dan satu-satunya anggota partai tersebut di Dewan Umum. Menurut aturan parlementer Kanada, petisi yang memenuhi syarat harus mendapat respons resmi dari pemerintah dalam jangka waktu 45 hari, meskipun hasilnya tidak mengikat secara hukum.
Latar belakang eskalasi ini tidak terlepas dari serangkaian kebijakan konfrontatif Administrasi Trump terhadap Kanada. Sejak Juli lalu, Trump mengenakan tarif 50 persen pada sejumlah barang Kanada dengan alasan "perlakuan diskriminatif" dalam perdagangan. Balas dendam ini meluas ke proyek infrastruktur strategis: Kanada membatalkan upacara peresmian Jembatan Internasional Gordie Howe yang menghubungkan Windsor, Ontario dengan Detroit, Michigan, setelah Trump mendesak bagian AS untuk merebut kontrol proyek yang dibiayai bersama.
Ketegangan semakin memuncak ketika Trump ancam menambah tarif sebagai respons terhadap kebakaran hutan di Kanada yang dianggap menyebabkan polusi udara di wilayah AS. Duta Hoekstra justru mempertajam retorika dengan membela keinginan Trump menjadikan Kanada sebagai "negara bagian ke-51" serta menuduh pejabat Kanada campur tangan dalam pemilu AS — tuduhan yang muncul setelah pemerintah Ontario meluncurkan iklan mengkritik kebijakan tarif Washington.
Petisi merinci tiga tuntutan konkret. Pertama, meminta Dewan Umum menyatakan Hoekstra sebagai persona non grata dan meminta pengusirannya. Kedua, mendorong dialog lintas batas mengenai pola perilaku Hoekstra yang dinilai melanggar Konvensi Vienna 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Ketiga, memerintahkan komite parlemen untuk menyelidiki intervensi diplomatik AS dalam urusan dalam negeri Kanada, termasuk dugaan keterkaitan Hoekstra dengan pendukung separatis di Calgary.
Survei Pew Research pada Juni 2026 memperkuat gambaran keretakan kepercayaan: hanya 35 persen warga Kanada yang masih menganggap AS sebagai mitra andal, anjlok drastis dari 83 persen pada 2022. Sebaliknya, 65 persen kini menilai AS "tidak andal", naik tajam dari 16 persen empat tahun lalu. Angka-angka ini merefleksikan pergeseran fundamental dalam persepsi publik Kanada terhadap tetangga selatannya.
Bagi Indonesia, dinamika ini menawarkan pelajaran diplomatik yang relevan. Sebagai negara maritim yang juga memiliki sengketa batas dan kepentingan ekonomi dengan kekuatan besar, Indonesia perlu memperhatikan bagaimana negara menengah seperti Kanada menavigasi tekanan dari superpower. Mekanisme petisi parlementer yang transparan dan partisipatif yang dimiliki Kanada — memungkinkan warga biasa memaksa respons pemerintah — bisa menjadi referensi untuk memperkuat diplomasi publik Indonesia.
Di sisi ekonomi, ketidakstabilan hubungan AS-Kanada menciptakan peluang bagi ekspor Indonesia. Penggantian pasokan komoditas Kanada yang terkena tarif AS — seperti aluminium, baja, dan produk pertanian — bisa dibuka oleh produk Indonesia, asalkan standar kualitas dan kapasitas pasokan terpenuhi. Kementerian Perdagangan sudah seharusnya memetakan celah pasar ini.
Namun, risiko geopolitik tetap mengintai. Jika Kanada terpaksa merespons dengan tarif balik atau pembatasan investasi AS, rantai pasokan utara Amerika akan terganggu, berdampak pada harga komoditas global. Indonesia sebagai importir neto energi dan bahan baku industri harus siap menghadapi volatilitas harga yang mungkin timbul dari perang dagang ini.
Langkah selanjutnya ada di tangan Dewan Umum Kanada. Meskipun petisi tidak mengikat, tekanan politik dari 171.000 suara warga — mewakili segmen signifikan dari basis pemilih — sulit diabaikan oleh partai-partai besar. Apakah Ottawa akan memilih konfrontasi diplomatik formal atau jalur dialog tertutup, akan menentukan arah hubungan bilateral yang sudah berusia puluhan tahun ini.
Sementara itu, mata dunia mengamati apakah ini hanya gejolak sesaat atau tanda awal redefinisi arsitektur keamanan Amerika Utara. Bagi Jakarta, pesan utamanya jelas: diplomasi yang tangguh didukung mekanisme domestik yang responsif terhadap aspirasi warga, adalah aset strategis dalam menghadapi tekanan eksternal.