Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato perdana di televisi pada Kamis malam waktu setempat yang menuding pemerintah melakukan penutupan informasi terkait kerentanan sistem pemilu nasional. Pidato tersebut langsung mendapat kecaman dari pakar karena tidak disertai bukti kuat bahwa pemilu presiden sebelumnya dimanipulasi.
Dalam paparannya, Trump mengulang tuduhan lama soal konspirasi 'negara bayangan' yang melibatkan mantan presiden Barack Obama dan Joe Biden. Ia juga menyerang media serta Tiongkok sebagai pihak yang dianggap mengancam integritas pemungutan suara. Beberapa stasiun televisi utama seperti ABC, NBC, dan CNN memilih tidak menayangkan pidato itu secara penuh di kanal utama mereka.
Isu yang diangkat Trump bukanlah hal baru. Sejak 2016, narasi tentang 'deep state' telah menjadi bagian dari identitas politiknya. Setelah kalah dalam pemilu 2020, ia terus menyebut hasil tersebut 'direkayasa' dan 'dicuri', meski pengadilan dan lembaga intelijen menyatakan tidak ada bukti kecurangan massal. Pidato kali ini berjarak kurang dari empat bulan dari pemilu paruh waktu yang menentukan kendali Kongres.
Tuduhan paling mengejutkan ditujukan kepada Tiongkok. Trump menyatakan negeri itu melakukan kompromi data pemilih terbesar dalam sejarah melalui akuisisi 220 juta berkas pemilih dari 18 negara bagian, mencakup nama, alamat, dan preferensi partai. Kedutaan Tiongkok membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan tidak pernah campur tangan dalam pemilu AS.
Dokumen yang dibuka oleh Gedung Putih justru menunjukkan sebagian data tersebut berasal dari informasi publik. Laporan Komisi Bantuan Pemilu AS pada 2020 menyebut beberapa negara bagian menjual data pemilih dengan harga nol hingga 37.000 dolar. Penilaian intelijen yang banyak disensor menyebut minat Tiongkok terhadap data itu memang baru, namun tidak otomatis menjadi bukti pengaruh terhadap hasil pemilu.
Trump juga menuding ada upaya menekan informasi dari laporan intelijen harian kepadanya. Ia menyebut pejabat birokrasi 'liar' sengaja menyembunyikan hal penting. Pakar mencatat bahwa ringkasan intelijen presiden memang selalu diseleksi ketat agar hanya berisi materi prioritas. Laporan komunitas intelijen Januari 2021 dengan keyakinan tinggi menyimpulkan Tiongkok mempertimbangkan kampanye pengaruh namun membatalkannya.
Dampak politik langsung terlihat dari reaksi Partai Demokrat. Mereka menilai pidato itu dirancang untuk merusak kepercayaan publik menjelang pemilu November. Bagi pembaca di Indonesia, gesekan ini relevan karena isu keamanan data pemilih juga sensitif. Komisi Pemilihan Umum di tanah air pernah menghadapi uji coba sistem dan kebocoran data, sehingga narasi asing tentang peretasan dapat memengaruhi persepsi domestik.
Perbandingan menarik muncul pada struktur pemilu. Amerika mengelola pemilu secara desentralisasi di level negara bagian dan lokal, sehingga sulit dilakukan manipulasi luas. Indonesia menerapkan sistem terpusat dengan pendataan oleh KPU, yang memudahkan pengawasan tapi rawan jika pusatnya bermasalah. Teknologi pengenalan wajah dan e-KTP sempat dibahas, namun belum terintegrasi penuh ke bilik suara.
'Mulai siklus pemilu 2020, Republik Rakyat Tiongkok melakukan apa yang dipercaya sebagai kompromi data pemilu terbesar dalam sejarah,' ujar Trump dalam pidatonya. Ia menambahkan puluhan juta data pemilih 'dibeli, dicuri, atau diretas'. Di sisi lain, laporan intelijen menyebut informasi pendaftaran pemilih AS tersedia untuk unduhan umum sejak 2021 di beberapa negara bagian.
Trump menyatakan telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk memecat dan menjerat pidana pihak yang terlibat penutupan informasi. Langkah itu berpotensi memicu konflik kelembagaan baru di Washington. Partai Demokrat memperingatkan hal ini sebagai upaya balas dendam politik menjelang kontestasi Kongres.
Ke depan, pidato tersebut diprediksi memperdalam polarisasi pemilih di AS. Kampanye paruh waktu akan berlangsung dalam suasana saling curiga terhadap sistem. Di Indonesia, narasi serupa perlu diwaspadai agar tidak digunakan untuk melemahkan kepercayaan pada penyelenggara pemilu menjelang siklus nasional berikutnya.
Produsen teknologi pemilu dan penyedia keamanan siber likely menangguk permintaan audit baru. Baik di AS maupun Indonesia, transparansi kode dan verifikasi independen akan menjadi standar yang makin dituntut publik agar hak pilih terlindungi.