Erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebarkan abu vulkanik memaksa sejumlah sekolah di wilayah terdampak kembali menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) demi menjaga kesehatan siswa. Namun, kebijakan darurat ini memicu kekhawatiran serius terkait aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak yang tidak memiliki dukungan perangkat digital maupun koneksi internet yang stabil.
Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widiastuti, menegaskan bahwa mengalihkan ruang kelas ke rumah bukan sekadar pemindahan lokasi belajar. Tanpa infrastruktur yang memadai, PJJ justru berpotensi memperlebar jurang ketimpangan akses pendidikan di masa darurat bencana.
Kesenjangan akses ini menjadi persoalan fundamental karena tidak semua keluarga memiliki akses ke perangkat digital, kuota internet, atau lingkungan rumah yang kondusif bagi proses belajar. Ketika PJJ dipaksakan tanpa memperhatikan realitas ekonomi siswa, tujuan utama pendidikan justru terancam gagal tercapai.
Situasi erupsi gunung berapi menciptakan tantangan berlapis bagi anak-anak. Selain risiko paparan abu vulkanik yang mengancam kesehatan fisik, mereka juga rentan mengalami tekanan psikologis akibat perubahan rutinitas dan kecemasan akan situasi lingkungan yang tidak menentu.
Pemerintah daerah dan pihak sekolah didorong untuk memikirkan mekanisme pembelajaran alternatif yang lebih inklusif. Pendekatan daring tidak boleh menjadi satu-satunya opsi, terutama jika kondisi infrastruktur digital di wilayah terdampak tidak merata.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah pemanfaatan media penyiaran publik atau metode belajar mandiri yang tidak bergantung pada koneksi internet. Langkah ini krusial agar hak anak atas pendidikan tetap terpenuhi tanpa mengorbankan keselamatan mereka di tengah ancaman erupsi.
Selain aspek akademis, perlindungan anak dalam situasi darurat mencakup dukungan psikososial yang kuat. Orang tua dan tenaga pendidik memegang peranan kunci dalam memberikan penjelasan yang jujur namun sederhana mengenai situasi bencana agar anak tidak terjebak dalam ketakutan yang berlebihan.
Komunikasi yang efektif sangat diperlukan agar anak memahami langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan. Memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan perasaan mereka adalah bagian integral dari perlindungan anak selama masa krisis.
Plan Indonesia menekankan pentingnya respons bencana yang komprehensif. Upaya perlindungan tidak boleh berhenti pada penyediaan masker atau evakuasi fisik, tetapi juga harus memastikan keberlangsungan proses belajar yang aman.
Jika erupsi berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, kesiapan pemerintah dalam menyediakan alternatif pendidikan menjadi tolok ukur ketangguhan sistem pendidikan nasional kita menghadapi bencana alam.
Ke depannya, integrasi teknologi dalam pendidikan harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur di daerah rawan bencana. Tanpa perencanaan yang matang, setiap krisis kesehatan atau lingkungan akan terus mengancam kelangsungan pendidikan bagi generasi muda kita.
Seluruh pihak, mulai dari masyarakat hingga pemangku kebijakan, diharapkan tetap waspada dan mengikuti arahan resmi dari PVMBG maupun BMKG. Sinergi antara perlindungan fisik dan pemenuhan hak belajar adalah kunci utama dalam melewati masa darurat erupsi ini.