Dubes AS ke Lebanon Michel Issa bertemu dengan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam dan Komandan Pasukan Lebanon untuk membahas kerangka negosiasi militer dengan Israel. Issa menyatakan bahwa perundingan akan berlanjut tanpa menentukan jadwal pasti.
Pada pertemuan terpisah, Speaker Dewan Rakyat Lebanon Nabih Berri menyoroti pelanggaran Israel yang belum berhenti, termasuk pembongkaran rumah warga dan kerusakan situs warisan budaya. Menurutnya, keberhasilan diplomasi bergantung pada tekanan internasional yang konsisten agar Israel menghentikan serangan dan mundur ke perbatasan internasional.
Kepala Hezbollah Naim Qassem mengecam keras kebijakan pemerintah Lebanon, menuduhnya melemahkan pasukan militer dengan menerima kesepakatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyindir, bagaimana justru pasukan yang seharusnya dilindungi justru terpapar ancaman bom dan tekanan Israel akibat kesepakatan semacam ini.
Lebih lanjut, Qassem menegaskan bahwa Israel masih melakukan pemboman dan pembongkaran terhadap rumah warga di Zawtar al-Gharbiyeh, zona pilot pertama yang seharusnya dikendalikan oleh pasukan Lebanon. Ia menantang pemerintah untuk menunjukkan satu saja pencapaian nyata dari tujuh pertemuan diplomasi yang telah berlangsung.
Dubes AS Issa menegaskan bahwa serangan Israel hanya akan berhenti setelah Hezbollah melepas senjatanya. Hal ini sejalan dengan kerangka tiga pihak pada Juni lalu, yang mencakup pengawasan internasional atas proses pengundaan senjata dan pengunduran bertahap pasukan Israel dari selatan Lebanon.
Sejak Maret lalu, serangan Israel di periode ini telah menyebabkan korban mencapai 4.335 orang tewas, 12.277 terluka, dan lebih dari satu juta orang terpaksa mengungsi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Itamar Ben-Gvir menyatakan bahwa tidak akan ada pengunduran pasukan sebelum Hezbollah menyerahkan senjatanya.
Negosiasi berikutnya dijadwalkan dimulai kembali pada awal September. Namun, kesenjangan pemahaman antara kedua belah pihak masih terasa lebar, terutama terkait ketentuan pengawasan militer asing dan status senjata milik Hezbollah.
Bagi Indonesia, kondisi serupa belum terjadi secara langsung, namun dinamika konflik bersenjata yang melibatkan pihak ketiga seringkali menimbulkan ketegangan regional. Pengalaman diplomasi Lebanon dalam menyeimbangkan kepentuan nasional dan tekanan eksternal bisa menjadi pelajaran bagi kebijakan asertivitas maritim dan diplomasi Indonesia di kawasan yang lebih luas.
Kehadiran pasukan asing dalam pengawasan proses perdamaian juga menimbulkan pertanyaan serius tentang kedaulatan negara. Hal ini mirip dengan isu keamanan Laut Natuna di wilayah perairan Indonesia, di mana kehadiran pihak ketiga seringkali memicu perdebatan soal hak asasi pemerintah atas wilayahnya sendiri.
Sementara itu, dinamika politik internal Lebanon yang terpecah belah antara pemerintah dan kelompok milisi juga mencerminkan betapa rapuhnya institusi negara ketika konflik berkepanjangan. Situasi ini dapat memicu refleksi bagi negara-negara demokrasi lain, termasuk Indonesia, mengenai pentingnya konsensus nasional dan keterikatan hukum yang kuat di tengah krisis.
US Ambassador Michel Issa menegaskan komitmen AS untuk mendukung proses damai yang adil, namun menekankan bahwa ada batas jelas yang harus ditempuhi oleh Hezbollah terlebih dahulu. "Kami ingin melihat langkah konkrit dari pihak yang bersangkutan," ujarnya.
Dari sisi lain, Komandan Pasukan Lebanon menyampaikan kekhawatiran akan keterusan konflik yang mengancam stabilitas jangka panjang di seluruh wilayah timur kaki Asia. Ia menambahkan, dukungan dari komunitas internasional harus tetap netral dan tidak memihak agar proses perdamaian dapat berjalan dengan jujur.
Perkiraan pihak ketiga, termasuk observator DAMAI dari PBB, kemungkinan akan dilibatkan untuk memantau kepatuhuan kesepakatan di masa mendatang. Langkah ini bertujuan mencegah eskalasi kembali dan memastikan transparansi dalam pelaksanaan pengunduran pasukan asing.
Sementara itu, warga sipil di selatan Lebanon terus dilindungi oleh kerja sama lokal dan bantuan kemanusiaan yang masuk dari berbagai organisasi. Mereka mengharapkan akhir dari siklus kekerasan yang telah berlangsung puluhan tahun ini.
Dengan semakin rumitnya geopolitik di kawasan, solusi damai yang inklusif dan berkelanjutan semakin penting. Negara-negara seperti Indonesia perlu memperhatikan dinamika serupa dan memastikan peran aktif dalam forum multilateral untuk mencegah konflik berkembang menjadi lebih luas.