Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengungkapkan adanya upaya disinformasi yang disebarkan oleh pihak ketiga terkait krisis migran yang terjadi di Ceuta pada akhir Juli lalu. Menurutnya, informasi palsu tersebut bersumber dari jejaring sosial dan berkaitan erat dengan keterlibatan pihak asing seperti Rusia dan Israel.
Dalam wawancara eksklusif dengan radio Cadena Ser, Sanchez menyatakan bahwa fluktuasi informasi palsu ini mulai muncul setelah tanggal 30 hingga 31 Juli, sejalan dengan gelombang migran masuk ke wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara. Penelitian yang dilakukan oleh European External Action Service (EEAS), badan keamanan siber Uni Eropa, turut memvalidasi klaim ini.
Sanchez meyakini motif di balik penyebaran disinformasi ini bersumber dari ketidaksepakatan geopolitik. Spanyol yang secara tegas mendukung kemerdekaan Palestina dan menyatakan dukungan penuh kepada Ukraina dianggap menjadi sasaran oleh negara-negara yang berpihak lawak. Dengan menyebarkan narasi negatif terhadap kebijakan imigrasinya, pihak ketiga berupaya melemahkan citra politik internal pemerintah Spanyol.
Pada akhir Juli, setidaknya 70.000 orang berusaha menyeberang ke Ceuta dari Maroko, menciptakan sorotan internasional akan krisis migran yang meluas. Sejumlah besar dari mereka berhasil mencapai lautan dengan berenam, menimbulkan kabar angin mengenai kebijakan yang tidak konsisten dari pemerintah Spanyol.
Namun, bukan hanya faktor geopolitik yang menjadi dalang. Menurut Sanchez, lobi kelompok ultra-kanan juga ikut campur untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan politik mereka sendiri. Mereka menggunakan isu migran sebagai senjata retorika untuk menyerang pemerintah progresifnya.
Lebih mengkhawatirkan, ada laporan bahwa jaringan perdagangan manusia turut menyebarkan mitos bahwa orang yang berenam ke Ceuta tidak akan pernah dikembalikan ke Maroko. Klaim semacam ini jelas bertentangan dengan fakta dan hanya menambah panik di kalangan migran.
Pasca gelombang tersebut, warga setempat di Ceuta menggelar aksi protes rutin untuk menyuarakan kekhawatiran akan menurunnya tingkat keamanan dan higiene di wilayah mereka. Menurut data pemerintah, sekitar 3.500 hingga 7.000 migran masih berada di sana, meski beberapa analis lokal memperkirakan jumlahnya bahkan lebih tinggi.
Sementara itu, oposisi lokal dari partai sayap kanan memproyeksikan angka hingga 10.000 orang, termasuk banyak anak-anak di bawah umur yang tidak dilengkapi pengawasan orang tua. situasi ini semakin memicu ketegangan sosial di wilayah yang sudah cukup padat penduduk.
Sanchez menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tertarik untuk membahas narasi yang disebarkan oleh pihak asing tanpa bukti nyata. Ia menekankan komitmen pemerintahnya untuk terus menyelidiki lapisan informasi palsu yang mungkin memengaruhi opini publik.
Dari sudut pandang internasional, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana teknologi digital dan algoritma jaringan sosial dapat dimanipulasi untuk tujuan diplomasi hybrid. Negara-negara yang memiliki agenda bertolak belakang dapat dengan mudah memanipulasi persepsi publik melalui narasi yang dipersonalisasi.
Sementara itu, pemerintah Maroko juga menjadi sorotan karena dugaan keterlibatannya dalam memfasilitasi atau bahkan mendorong gelombang migran tersebut. Hubungan antara Rabat dan Madrid telah mengalami ketegangan dalam beberapa bulan terakhir, terutama terkait isu kemerdekaan Sahrawi dan peran mereka dalam konflik Palestina-Israel.
Pandangan Sanchez tentang intervensi asing ini juga mencerminkan dinamika baru dalam diplomasi informasi global. Bukan lagi sekadar soal propaganda massa, namun juga operasi psikologi terukur yang dirancang untuk memengaruhi kebijakan domestik negara lain.
Sementara itu, teknologi pelacak jejak digital yang semakin canggih memungkinkan lembaga seperti EEAS untuk melacak jejak digital narasi palsu hingga ke sumbernya. Namun, tanggulangannya tetap sulit karena banyak platform yang belum siap menindak pelanggaran yang sifatnya transnasional.
Sebagai langkah responsif, pemerintah Spanyol berencana memperkuat kolaborasi dengan platform teknologi asing untuk memblokir akun-akun yang menyebarkan hoaks terkait isu migran. Mereka juga mengevaluasi kebijakan verifikasi identitas pengguna agar lebih ketat.
Sementara itu, keterlibatan kelompok internasional seperti OSCE dan PBB dalam mediasi situasi ini semakin penting. Mereka diharapkan dapat memberikan ruang netral bagi semua pihak untuk berdiskusi tanpa intervensi naratif asing.
Sanchez menegaskan bahwa Spanyol tetap komitmen pada prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial, meskipun menghadapi tekanan informasi yang sengaja dibuat ricoh oleh pihak luar.
Dari perspektif jangka panjang, kasus Ceuta ini mengisyaratkan perlunya reformasi regulasi global terkait penggunaan media sosial untuk diplomasi. Negara-negara demokrasi harus saling bekerja sama untuk mencegah manipulasi informasi yang bisa menggoyang stabilitas internal.
Sementara itu, pemerintah Indonesia juga dapat belajar dari pengalaman Spanyol dalam menghadapi serangan informasi terhadap kebijakan publiknya. Kolaborasi lintas lembaga keamanan siber dan penguatan literasi media menjadi kunci utama.
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260901073232-134-1398553/pm-spanyol-tuduh-rusia-israel-sebar-disinformasi-soal-krisis-di-ceuta