Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, melontarkan pernyataan bernada keras terkait praktik pemakaman pribadi yang dilakukan warga negara asing (WNA) di wilayahnya. Dalam pertemuan kebijakan Kementerian Dalam Negeri di Bangkok pada Kamis (17/9), Anutin menegaskan bahwa otoritas Thailand tidak akan menoleransi pendirian fasilitas sensitif seperti pemakaman tanpa izin yang jelas dari pemerintah setempat.
Komentar tajam ini muncul sebagai respons atas kontroversi pembangunan kuburan pribadi oleh warga Israel di Provinsi Chachoengsao. Sang Perdana Menteri menekankan bahwa pemerintah Thailand telah memberikan akses bagi warga asing untuk mencari nafkah, namun keramahan tersebut bukan berarti mereka dapat mengabaikan hukum atau norma administratif yang berlaku di negara tersebut.
Ketegangan ini bermula ketika otoritas setempat terpaksa melakukan pembongkaran dan pemindahan empat jenazah dari sebuah lokasi pemakaman di Chachoengsao ke lahan yang memiliki izin resmi di Provinsi Chonburi. Dari empat jenazah tersebut, tiga di antaranya merupakan warga Israel dan satu lainnya berkebangsaan Inggris. Proses relokasi dilakukan karena izin operasional lahan pemakaman di Chachoengsao telah kedaluwarsa sejak 2024, sementara sebagian jenazah dimakamkan setelah masa berlaku izin tersebut habis.
Anutin menegaskan bahwa kebijakan ini tidak menyasar kewarganegaraan tertentu secara eksklusif. Ia menyoroti pola pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai kelompok ekspatriat, mulai dari mereka yang berasal dari Asia Tengah, Eropa, hingga Timur Tengah. Modus yang ditemukan otoritas mencakup penggunaan pihak ketiga untuk mengakali kepemilikan bisnis, pendirian lembaga tanpa izin, hingga eksploitasi terhadap warga lokal.
Bagi Anutin, kehadiran WNA di Thailand seharusnya memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi, bukan menciptakan kerumitan administratif atau sosial. Ia kembali mengingatkan bahwa setiap pihak yang masuk ke Thailand wajib menghormati hukum, budaya, dan kedaulatan wilayah. Bagi mereka yang berniat menetap dan berkarya secara jujur, pintu tetap terbuka lebar, namun bagi yang melanggar, pemerintah tidak segan menerapkan penegakan hukum yang lebih ketat.
Persoalan ini memicu perdebatan mengenai batas-batas privasi dan kedaulatan administratif di negara-negara yang menjadi destinasi populer bagi ekspatriat. Thailand, sebagai pusat wisata dan bisnis di Asia Tenggara, memang tengah memperketat pengawasan terhadap aktivitas warga asing guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional.
Di Indonesia, isu mengenai kepemilikan lahan dan pemanfaatan fasilitas publik oleh warga negara asing juga sering menjadi topik sensitif yang diatur ketat oleh undang-undang. Indonesia memiliki regulasi yang sangat spesifik mengenai hak pakai dan hak guna bangunan bagi WNA, yang membatasi hak milik penuh untuk mencegah penyalahgunaan lahan oleh entitas asing di luar koridor hukum yang ditetapkan.
Perbandingan antara situasi di Thailand dan Indonesia menunjukkan adanya pola serupa di negara berkembang yang mulai berbenah dalam menegakkan kedaulatan administratif. Ketegasan pemerintah Thailand dalam menertibkan pemakaman ilegal mencerminkan upaya untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah preseden buruk di mana pihak asing merasa bisa mengabaikan aturan lokal.
Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh kementerian di bawah arahan Anutin adalah menginstruksikan para gubernur untuk melakukan audit menyeluruh terhadap operasional bisnis dan lembaga yang dikelola oleh WNA. Fokusnya bukan hanya pada pemakaman, melainkan pada seluruh sektor yang berpotensi melanggar ketentuan hukum, termasuk penggunaan pihak ketiga atau 'nominee' yang kerap menjadi celah bagi warga asing untuk menjalankan bisnis ilegal.
Ke depan, tren penegakan hukum terhadap ekspatriat di kawasan Asia Tenggara diprediksi akan semakin ketat. Negara-negara seperti Thailand dan Indonesia kini lebih selektif dalam menyaring warga asing yang menetap, dengan menuntut kepatuhan mutlak terhadap norma lokal sebagai prasyarat utama untuk tetap beroperasi di wilayah mereka. Bagi para investor maupun ekspatriat, kepatuhan administratif kini menjadi faktor krusial untuk menghindari sanksi hukum yang berat.