Kupang — Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) resmi mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu guna memperkuat penanganan dampak gempa bumi yang melanda Kabupaten Nagekeo. Keputusan ini diambil Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko guna memastikan seluruh lini tugas berjalan terkoordinasi sejak tahap evakuasi hingga pemulihan pasca bencana.
Penggelaran personel melibatkan seluruh jajaran kepolisian sesuai fungsi masing-masing. Korps Brimob menurunkan tim Search and Rescue (SAR) untuk menyisir wilayah terdampak, termasuk kawasan terpencil yang sulit dijangkau kendaraan. Unit K-9 dari Polsatsatwa turut diperbantukan guna melacak korban yang diduga tertimbun reruntuhan bangunan, sementara tim Disaster Victim Identification (DVI) disiapkan untuk proses identifikasi jenazah secara ilmiah dan bermartabat.
Di sektor kesehatan, personel Dokkes ditugaskan mendirikan klinik lapangan yang tidak hanya melayani luka fisik, tetapi juga menyediakan pendampingan psikologis bagi warga yang mengalami trauma. Kapolda menegaskan bahwa aspek kesehatan mental sering terabaikan dalam tanggap darurat, padahal dampaknya berjangka panjang bagi komunitas yang kehilangan rumah dan kerabat.
Pengaturan lalu lintas menjadi prioritas tersendiri. Satlantas Polda NTT melakukan rekayasa jalur guna membuka koridor prioritas bagi ambulans, kendaraan penyelamat, dan distribusi bantuan logistik. Tanpa manajemen akses yang ketat, jalur evakuasi berpotensi macet dan memperlambat penyelamatan nyawa.
Sisi keamanan pun mendapat perhatian serius. Personel Samapta dikerahkan untuk patroli dan pengamanan lokasi pengungsian serta permukiman yang ditinggalkan warga. Sementara Binmas mendampingi masyarakat di titik terdampak, membantu pendataan warga termasuk keluarga yang terpisah. Reskrim pun siaga mengantisipasi potensi penjarahan dan penipuan atas nama donasi bantuan — modus yang kerap muncul saat situasi kacau.
Kapolda Rudi Darmoko mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan petugas lapangan. Ia memperingatkan bahaya penyebaran informasi tidak terverifikasi yang dapat memicu kepanikan massal. Dalam kondisi darurat, keakuratan informasi sepenting ketersediaan logistik.
Koordinasi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Polda NTT bekerjasama erat dengan Pemerintah Daerah, TNI, BPBD, Basarnas, dan stakeholder lain. TNI sendiri telah mengerahkan 1.267 personel guna memperkuat personel kepolisian di lapangan. Sinergi ini mencerminkan pembelajaran dari bencana-bencana sebelumnya di NTT di mana fragmentasi peran justru memperlambat respons.
Nagekeo, sebagai kabupaten relatif muda hasil pemekaran 2007, memiliki kerentanan infrastruktur yang lebih tinggi dibanding kota-kota besar. Banyak bangunan tidak dirancang tahan gempa, dan akses jalan ke desa-desa pedalaman terbatas. Faktor inilah yang mendorong Polda NTT untuk tidak hanya mengandalkan personel kota, melainkan menurunkan tim ke tingkat desa.
Pengalaman gempa Flores 2018 dan Seroja 2021 telah membentuk protokol respons yang lebih matang. Klinik lapangan, misalnya, kini disiapkan sejak jam-jam pertama — bukan hari ke-3 seperti praktik lama. Demikian pula sistem pendataan warga terpisah melalui Binmas sudah terintegrasi dengan basis data BPBD, mengurangi duplikasi dan kebingungan keluarga.
Tantangan ke depan tidak sebatas penyelamatan. Fase pemulihan akan menuntut upaya rekonstruksi rumah, rehabilitasi jalan, serta pemulihan perekonomian masyarakat petani dan nelayan yang sumber mata pencaharian mereka terganggu. Kapolda menegaskan kehadiran Polri tidak berhenti pada evakuasi, melainkan terus mendampingi hingga normalitas kembali.
Bagi masyarakat luas, respons ini menjadi uji nyata transformasi kepolisian dari pendekatan represif ke humanistik. Ketika personel Reskrim berjaga di pengungsian mencegah penipuan donasi, dan Dokkes menangani trauma anak-anak, citra Polri sebagai "pelindung" terwujud nyata — bukan sekadar slogan.