Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) kini tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait laporan dugaan tindak pidana intimidasi yang dialami oleh mendiang dokter (dr.) Icha. Laporan resmi yang diajukan oleh pihak keluarga tersebut telah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda NTT dan segera diteruskan ke Direktorat Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) untuk proses hukum lebih lanjut.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, mengonfirmasi bahwa penanganan kasus ini dilakukan dengan prosedur standar kepolisian. Menurutnya, pihak keluarga almarhumah telah mendapatkan pendampingan khusus saat proses pelaporan guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Dalam tahap awal penyelidikan, tim penyidik dijadwalkan untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, termasuk memintai keterangan dari berbagai pihak yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Selain itu, kepolisian akan mengumpulkan bukti-bukti pendukung serta mendalami informasi yang diberikan oleh pelapor untuk membangun konstruksi hukum yang utuh terkait dugaan intimidasi tersebut.
Kombes Pol. Henry menekankan bahwa Polda NTT berkomitmen untuk menangani perkara ini secara profesional, objektif, dan transparan. Ia memastikan bahwa tidak ada perlakuan istimewa bagi pihak mana pun, dan setiap orang akan diperlakukan sama di hadapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Lebih lanjut, pihak kepolisian mengajak masyarakat luas untuk membantu proses pengungkapan fakta dengan melaporkan informasi yang relevan kepada pihak penyidik. Dukungan publik melalui penyampaian keterangan yang valid sangat krusial agar seluruh fakta dalam perkara ini dapat terungkap secara terang benderang tanpa terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Sementara itu, Wakil Direktur Ditres PPA dan PPO Polda NTT, AKBP Samuel Simbolon, menambahkan bahwa dalam tahap awal penyidikan, pihak kepolisian menerapkan Pasal 530 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun. Meskipun demikian, pihak penyidik masih terus mendalami kasus ini untuk menentukan langkah hukum yang paling tepat sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.