Krishna Kumar, seorang pegawai bank di New Delhi, mendapati mobil sedan miliknya kehilangan responsivitas dan efisiensi sejak menggunakan bensin campuran etanol 20 persen (E20) beberapa bulan lalu. Konsumsi BBM turun dari 18–20 km per liter menjadi 16–17 km per liter, penurunan lebih dari 10 persen.
Pengalaman Kumar bukan kasus tunggal. Jutaan pengendara di India menghadapi hal serupa saat negara tersebut menyelesaikan transisi cepat ke bahan bakar ber-etanol tinggi. Stasiun pengisian bahan bakar di banyak wilayah kini hanya menyediakan E20, memaksa konsumen mengisi tangki kendati kendaraan mereka dirancang untuk campuran lama.
Pemerintah India di bawah Perdana Menteri Narendra Modi mempercepat target pencampuran etanol 20 persen dari 2030 menjadi 2025 melalui Kebijakan Nasional Biofuel. Sejak tahun lalu, E20 resmi wajib di seluruh pompa bensin. Langkah ini awalnya memicu kekhawatiran karena sebelumnya maksimal campuran etanol hanya 10 persen.
Juni 2026, Jaksa Agung India menyatakan di Mahkamah Agung bahwa administrasi Modi "mengeksperimenkan" campuran 20 persen tersebut. Pernyataan itu memicu kemarahan nasional meski pemerintah kemudian mengklaim ada kesalahpahaman. Politikus oposisi, pengguna mobil, hingga komentator yang selama ini mendukung Modi ikut mempertanyakan tergesanya kebijakan.
Menteri Perhubungan Jalan dan Jalan Raya Nitin Gadkari mengakui ada penurunan mileage kendaraan. Oposisi menuduh Gadkari memiliki benturan kepentingan karena keluarganya terlibat dalam perusahaan produsen etanol. Inti perdebatan masyarakat tetap pada satu pertanyaan: mengapa peluncuran bahan bakar ini diburu-buru tanpa sosialisasi memadai?
Bagi Indonesia, gejolak di India menyoroti risiko transisi energi yang tidak disertai kesiapan teknis pengguna. Tanah Air telah menerapkan mandatori biodiesel berbasis kelapa sawit (B35) untuk solar, namun program etanol untuk bensin masih terbatas pada campuran E5 di beberapa daerah. Implementasi E20 di Indonesia belum mendesak, tetapi pelajaran tentang kompatibilitas kendaraan lama sangat relevan.
Mayoritas mobil di Indonesia diproduksi untuk toleransi etanol rendah. Jika suatu hari pemerintah menaikkan blend tanpa edukasi, keluhan serupa dipastikan muncul. Produsen otomotif lokal mulai memasukkan material tahan etanol pada model baru sejak 2023, mirip langkah India, tetapi kendaraan lawas tetap rentan terhadap keausan selang karet dan segel.
Dampak ekonomi juga perlu dicermati. Penurunan efisiensi bahan bakar berarti pengeluaran rumah tangga naik, terutama bagi pekerja yang bergantung pada kendaraan pribadi. Di India, Anas Khan mengaku mileage Baleno 2021 miliknya anjlok dari 18 km per liter ke 15 km per liter. Situasi ini mengingatkan Indonesia akan pentingnya kajian dampak sosial sebelum menaikkan rasio bioetanol.
"Saya paham dorongan pemerintah untuk bahan bakar bersih, tetapi kesadaran soal dampak E20 pada kendaraan lama perlu ditingkatkan," ucap Kumar. Ia menekankan pemilik mobil berhak mendapat informasi agar bisa memutuskan secara tepat dan menghindari perubahan performa tak terduga.
Pakar otomotif independen Sajad Ahmad Wani menjelaskan bahwa efek E20 bergantung pada desain dan usia kendaraan. "Mobil yang tidak kompatibel tidak langsung rusak, tetapi pemakaian terus-menerus mempercepat keausan komponen sistem bahan bakar," kata Wani. Mekanik Bilal Ahmad juga melaporkan lonjakan pelanggan yang mengeluhkan performa mesin menurun.
Ke depan, tekanan publik mungkin memaksa India mengkaji ulang kewajiban E20 atau menyediakan opsi bahan bakar lain. Produsen kendaraan diwajibkan memperjelas label kompatibilitas pada setiap mobil baru. Tanpa transparansi, kepercayaan warga terhadap kebijakan energi hijau akan terkikis.
Indonesia dapat mengambil langkah preventif dengan memperkuat komunikasi publik dan memastikan stasiun pengisian menyediakan pilihan bagi kendaraan non-kompatibel. Transisi ke energi terbarukan memang penting, namun tidak boleh mengorbankan kenyamanan dan hak konsumen yang telah mematuhi aturan selama ini.