Polisi Israel menangkap sembilan pengunjuk rasa dalam demonstrasi di Tel Aviv pada Sabtu (26/7/2026) yang mengecam aksi kekerasan pemukim Yahudi di Tepi Barat. Aksi yang diorganisir oleh partai sayap kiri Hadash dan sekutunya ini dihadiri sekitar 200 orang, menurut kelompok protes Mothers Against Violence.
Menurut penyelenggara, polisi menggunakan kekerasan terhadap demonstran dan memastikan sembilan orang ditahan. Pihak kepolisian setempat menyebut demonstrasi berlangsung tanpa izin dan mulai mengganggu ketertiban umum serta memblokir jalan.
Sehari sebelumnya, pada Jumat (25/7/2026), sekitar 30 pemukim bersenjata memasuki desa Tal di dekat pemukiman ilegal Havat Gilad. Mereka berusaha membobol dua rumah warga. Ketika warga menghadang, pemukim melepaskan tembakan.
Rekaman video memperlihatkan seorang warga Palestina merebut senapan dari pemukim dan menembaknya sebelum akhirnya ditembak mati oleh tentara Israel. Dalam insiden tersebut, empat warga Palestina tewas dan empat lainnya terluka. Dua warga Israel juga tewas dalam bentrokan itu.
Ubai al-Aboudi, aktivis hak asasi di Ramallah, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sepekan sebelumnya, pemukim membakar rumah di Tal dengan keluarga masih di dalam. "Sungguh mukjizat bahwa penduduk Tal bisa menyelamatkan keluarga itu sebelum mereka terbakar hidup-hidup," ujarnya.
Sebagai pembalasan atas insiden penembakan pada Jumat, pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan operasi militer besar-besaran di Tepi Barat. Pasukan Israel menggerebek sekitar 70 rumah di Tal dan menahan hampir 50 warga Palestina. Masyarakat Tahanan Palestina menyebut setidaknya 80 warga ditangkap di seluruh Tepi Barat, menggambarkannya sebagai 'hukuman kolektif'.
Aksi protes di Tel Aviv ini menunjukkan bahwa kekerasan pemukim tidak hanya menuai kecaman dari internasional, tetapi juga memicu perlawanan dari kalangan warga Israel sendiri. Meski jumlah peserta tidak besar, aksi ini menjadi sinyal bahwa sebagian publik Israel mulai tidak bisa menutup mata terhadap praktik pendudukan dan kekerasan di Tepi Barat.
Indonesia, yang secara konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, tentu menyoroti eskalasi ini. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri biasanya akan mengeluarkan pernyataan tegas mengecam kekerasan dan menyerukan diakhirinya pendudukan. Bagi publik Indonesia, berita ini menambah daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia yang dialami warga Palestina.
Analis politik Ori Goldberg mengatakan bahwa video insiden di Tal membuat publik Israel tidak bisa mengelak lagi melihat kenyataan. "Mereka melihat teroris Yahudi datang ke desa dan mereka melihat responsnya. Saya tidak berharap publik akan bangkit berdemonstrasi, tapi saya berharap ini bisa membangkitkan kembali sisa-sisa terakhir Zionisme liberal dalam bentuk protes," katanya kepada Al Jazeera. Goldberg menyebut ini mungkin menjadi momen ambang batas dalam apa yang selama ini dijuluki warga Israel sebagai 'kekerasan pemukim' dalam upaya menjauhkannya dari diri mereka sendiri.
Sementara itu, jumlah korban terus bertambah. Menurut angka resmi Palestina, setidaknya 1.182 warga Palestina telah tewas, 13.000 luka-luka, dan hampir 24.000 ditangkap di Tepi Barat sejak perang genosida Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023.
Eskalasi di Tepi Barat berpotensi memicu gelombang kekerasan yang lebih luas. Masyarakat internasional, termasuk negara-negara Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang Indonesia menjadi anggotanya, diharapkan segera mengambil langkah diplomatik untuk meredakan situasi. Namun, dengan kebijakan keras pemerintah Netanyahu, prospek perdamaian masih suram.
Meski demikian, kehadiran suara-suara kritis dari dalam Israel sendiri, seperti yang terlihat pada demonstrasi di Tel Aviv, setidaknya memberi harapan bahwa tidak semua warga Israel mendukung kebijakan pendudukan. Ini bisa menjadi celah bagi upaya diplomasi di masa depan.