Kepolisian Vietnam secara resmi mengumumkan penangkapan terhadap 85 orang yang diduga terlibat dalam dua sindikat perjudian daring berskala besar. Operasi penegakan hukum ini menargetkan jaringan ilegal yang mencatatkan nilai transaksi fantastis mencapai US$133 juta, atau setara dengan triliunan rupiah, di tengah momentum perhelatan Piala Dunia.
Pihak berwenang di Kota Ho Chi Minh menyatakan bahwa penggerebekan yang dilakukan pada akhir Juni tersebut berhasil menyasar dua kelompok yang memiliki struktur organisasi sangat rapi dan hierarki yang ketat. Sindikat ini dinilai sebagai operasi perjudian luar biasa besar yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi di balik ketatnya aturan hukum di negara tersebut.
Berdasarkan keterangan resmi kepolisian, jaringan ini telah beroperasi sejak Oktober tahun lalu. Para pemimpin sindikat mengaku mendapatkan akses akun taruhan tingkat master dari pihak-pihak yang berbasis di Kamboja. Akun tersebut kemudian dipecah menjadi berbagai akun agen dan anggota untuk disebarluaskan kepada para petaruh melalui platform daring.
Kementerian Keamanan Publik Vietnam mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengintensifkan pemberantasan perjudian ilegal selama musim Piala Dunia. Dalam kurun waktu 20 hari pertama turnamen, kepolisian di seluruh negeri telah berhasil membongkar 73 operasi perjudian dan menangkap 346 tersangka yang terlibat dalam taruhan sepak bola ilegal.
Kolonel Bui Tuan Anh dari Kementerian Keamanan Publik menyatakan bahwa total uang transaksi yang tercatat dalam berbagai kasus tersebut mencapai ribuan miliar dong atau setara dengan ratusan juta dolar AS. Angka ini mencerminkan betapa besarnya perputaran uang dalam industri perjudian ilegal yang memanfaatkan ajang olahraga internasional sebagai media utama.
Meski pemerintah Vietnam melarang keras segala bentuk perjudian daring, praktik ilegal ini tetap marak dan sering kali melonjak saat ada turnamen olahraga besar. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan ketat dan menindak tegas setiap aktivitas perjudian yang berpotensi merugikan masyarakat luas serta melanggar hukum nasional.