Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi mengumumkan keterlibatan aktif institusi Polri dalam mengawal isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tengah menjadi sorotan di sektor ketenagakerjaan nasional. Langkah strategis ini diwujudkan melalui pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri, sebuah unit khusus yang dirancang untuk merespons dinamika hubungan industrial secara lebih efektif.
Unit kerja ini tidak hanya beroperasi di tingkat pusat, tetapi juga telah dibentuk hingga ke tingkat wilayah. Tujuannya adalah menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif dan kolaboratif antara pihak perusahaan, pekerja, serta aparat penegak hukum guna menuntaskan berbagai sengketa ketenagakerjaan yang sering kali memicu konflik sosial.
Kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri mulai menunjukkan dampak nyata bagi para pekerja. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 4.216 buruh yang sebelumnya terdampak PHK kini dilaporkan telah berhasil mendapatkan kembali pekerjaan mereka. Keberhasilan ini menjadi indikator positif peran kepolisian sebagai mediator dalam menstabilkan iklim industri di tanah air.
Selain fokus pada mediasi, Polri juga menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak pekerja. Sejauh ini, sebanyak 267 kasus tindak pidana ketenagakerjaan telah ditangani oleh pihak kepolisian. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap regulasi ketenagakerjaan dipatuhi oleh para pelaku usaha demi menciptakan keadilan bagi para buruh.
Dalam penanganan kasus-kasus tersebut, Polri juga mengedepankan pendekatan humanis. Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa dari total kasus yang masuk, sebanyak 40 di antaranya berhasil diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Pendekatan ini dipilih untuk menjaga hubungan industrial tetap kondusif tanpa harus menempuh jalur peradilan yang panjang.
Atas dedikasi tersebut, Polri mendapatkan apresiasi internasional dari International Trade Union Confederation (ITUC), organisasi serikat pekerja terbesar di dunia. Penghargaan ini menegaskan bahwa langkah Polri dalam memberikan perlindungan kepada buruh telah diakui secara global dan menjadi standar baru dalam penanganan isu ketenagakerjaan oleh aparat penegak hukum di Indonesia.