Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa data Sensus Ekonomi 2026 yang sedang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) akan dijadikan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan publik dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan. Pernyataan itu disampaikannya saat Penyampaian Pengantar Pemerintah atas Rancangan UU APBN 2027 di Jakarta, Jumat lalu.
Kepala Negara menyoroti urgensi pembaruan data ini mengingat Indonesia sudah lebih dari satu dekade tidak melakukan rebasing — proses penyesuaian tahun dasar dan metodologi perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB). "Kebutuhan pembaruan perhitungan aktivitas ekonomi semakin penting," ujar Prabowo di hadapan para pejabat dan legislatif.
Sensus Ekonomi 2026 berlangsung hingga akhir Agustus 2026 dengan melibatkan 251.000 petugas yang tersebar di seluruh desa di Indonesia. Skala pengumpulan data ini mencerminkan ambisi pemerintah untuk mendapatkan gambaran ekonomi yang granular dan mewakili realita di lapangan, bukan sekadar estimasi statistik.
Latar belakang kebutuhan data akurat ini semakin mendesak seiring dengan dinamika perekonomian nasional yang bertransformasi pesat selama sebelas tahun terakhir. Sektor digital, ekonomi kreatif, dan platform berbasis teknologi tumbuh signifikan, namun belum sepenuhnya terefleksi dalam kerangka perhitungan PDB yang masih mengacu pada tahun dasar 2010. Tanpa rebasing, indikator makroekonomi berisiko menyimpang dari struktur ekonomi sebenarnya.
Ketergantungan APBN pada indikator makroekonomi membuat kualitas data BPS menjadi variabel kritis. Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengasumsikan PDB mencapai Rp27.987 triliun dengan pembiayaan Rp671,2 triliun, menempatkan defisit APBN pada 2,40 persen terhadap PDB. Prabowo mengakui bahwa jika PDB aktual terbukti lebih besar — sebagaimana dinilai sejumlah lembaga internasional — maka rasio defisit bisa jauh lebih ramping.
"Angka-angka dalam anggaran sangat bergantung pada indikator makroekonomi, dan indikator itu bergantung pada kualitas data BPS," tegasnya. Logika ini menempatkan Sensus Ekonomi bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan instrumen yang menentukan ruang gerak fiskal negara.
Presiden juga menegaskan bahwa data sensus tidak akan dipakai untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi warga. Jaminan ini bertujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar mengisi formulir dengan jujur. Ketidakjujuran responden — baik karena ketakutan pajak maupun alasan lain — akan menciptakan bias data yang berdampak sistemik pada kebijakan.
Di sisi lain, hasil sensus akan diperbarui ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Integrasi ini memungkinkan penyusunan program bantuan sosial, subsidi, dan pemberdayaan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Ketidaksesuaian data DTSEN dengan realita lapangan selama ini sering jadi Kritik utama dalam pelaksanaan program-proteksi sosial.
Analis ekonom melihat langkah ini sebagai momentum strategis. Rebasing PDB berbasis sensus lengkap bisa mengubah posisi Indonesia di mata investor dan lembaga rating internasional. PDB yang lebih besar dari estimasi saat ini berarti rasio utang terhadap PDB turun, ruang pinjaman luat negeri meluas, dan daya tarik investasi meningkat.
Tantangan utama kini ada pada eksekusi lapangan. Koordinasi 251.000 petugas di wilayah yang geografisnya kompleks membutuhkan manajemen logistik dan pengawasan kualitas data yang ketat. BPS harus memastikan metodologi wawancara, validasi, dan pengolahan data berjalan standar tinggi agar hasilnya tidak dipertanyakan.
Masyarakat pun memegang peran vital. Partisipasi jujur dalam sensus bukan hanya kewajiban administratif, tapi investasi pada kebijakan yang akan memengaruhi hidup mereka sendiri — mulai dari alokasi dana desa, pembangunan infrastruktur, hingga program pelatihan kerja yang disesuaikan dengan struktur ekonomi terbaru.
Ke depan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 akan menguji kemampuan aparatur statistik Indonesia dalam menghasilkan data berkualitas internasional. Jika berhasil, ini akan menjadi tonggak baru kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang selama ini jadi cita-cita tapi sering terhambat keterbatasan data.