Presiden Prabowo Subianto menegaskan urgensi memperkuat kerja sama pertahanan bilateral dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8). Kepala Negara mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas latihan gabungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Royal Thai Armed Forces, serta perluasan program pertukaran perwira di bidang pendidikan dan pelatihan militer.
Kunjungan Anutin menandai momen sejarah bagi hubungan diplomatik kedua negara. Ia menjadi Perdana Menteri Thailand pertama yang mengunjungi Indonesia secara resmi dalam 15 tahun terakhir. Kementerian Luar Negeri Thailand dalam rilisnya menyebut kunjungan ini mengikuti tradisi ASEAN, di mana kunjungan resmi pertama Kepala Pemerintahan negara anggota ditujukan ke Indonesia sebagai kursi sekretariat organisasi regional tersebut.
Latar belakang gagas ini tidak terlepas dari dinamika keamanan regional yang semakin kompleks. Ketegangan di Laut China Selatan, meskipun tidak melibatkan Indonesia dan Thailand secara langsung, mendorong negara-negara ASEAN memperkuat kapabilitas pertahanan masing-masing. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dan Thailand sebagai gerbang Asia Tenggara Darat memiliki kepentingan strategis menjaga stabilitas jalur perdagangan vital Selat Malaka dan Selat Singapura.
Kerja sama militer kedua negara sebenarnya sudah ada sejak lama, namun intensitasnya naik turun mengikuti dinamika politik domestik Thailand. Selama era pemerintahan militer di Bangkok, kolaborasi pertahanan cukup aktif. Namun transisi ke pemerintahan sipil pasca-pemilu 2023 dan krisis koalisi yang berkepanjangan membuat momentum terhenti. Kunjungan Anutin — yang memimpin Partai Bhumjaithai, mitra koalisi utama Pemerintah Thailand — membuka peluang pembaruan komitmen bilateral.
Dampak kebijakan ini melampaui sekadar latihan taktis. Peningkatan interoperabilitas antar angkatan laut dan udara kedua negara akan mempercepat respons bersama terhadap ancaman non-tradisional seperti bajak laut, penyelundupan transnasional, dan bencana alam. Data Kementerian Pertahanan mencatat Indonesia-Thailand telah menggelar latihan gabungan rutin seperti "Ex Cobra Gold" (multilateral) dan "Latgab Indo-Thai" (bilateral), namun skala dan kompleksitasnya masih terbatas pada skenario pencarian dan pertolongan (SAR) serta operasi perdamaian.
Di sisi ekonomi, kunjungan Anutin juga dipadukan dengan pembukaan Forum Bisnis Thailand-Indonesia. Kedua negara menargetkan volume perdagangan bilateral capai 30 miliar dolar AS pada 2027, naik signifikan dari 18,7 miliar dolar AS tahun 2023. Thailand adalah investor asing ke-7 terbesar di Indonesia dengan akumulasi investasi 14,2 miliar dolar AS sektor manufaktur, otomotif, dan petrokimia. Stabilitas keamanan menjadi prasyarat kepercayaan investor jangka panjang.
"Kita harus memperkuat kemitraan bilateral guna berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan," tegas Prabowo dalam keterangan persus pasca-pertemuan. Frasa ini mencerminkan doktrin "seribu teman, nol musuh" yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia, namun kini diterjemahkan ke dalam kerangka kerja sama pertahanan yang lebih konkret dan terukur.
Anutin dalam sambutannya mengapresiasi inisiatif Prabowo dan menjanjikan akan membawakan usulan latihan gabungan yang lebih intensif ke meja Kabinet Thailand. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi di sektor pertanian dan keamanan pangan — bidang di mana Thailand memiliki keunggulan teknologi pascapanen yang dibutuhkan Indonesia untuk menurunkan impor beras dan jagung.
Analis keamanan regional menilai langkah ini sebagai sinyal positif bagi arsitektur keamanan ASEAN yang selama ini bergantung pada dialog diplomatik tanpa payung militan yang kuat. Kendati ASEAN bukan aliansi militer, peningkatan kepercayaan antar angkatan bersenjata negara anggota menciptakan "confidence building measure" yang mengurangi risiko kesalahkalkulasi di zona abu-abu.
Tantangan implementasi tetap ada. Sisi Thailand menghadapi batasan hukum domestik: Konstitusi 2017 melarang pasukan asing melakukan latihan di wilayah Thailand tanpa persetujuan Parlemen. Prosedur ini memakan waktu dan sering terhambat polarisasi politik. Indonesia sendiri butuh harmonisasi antara TNI dan Kemhan soal doktrin latihan gabungan yang selama ini bervariasi per angkatan.
Ke depan, kedua negara dijadwalkan menyusun Roadmap Kerja Sama Pertahanan 2025-2029 yang akan ditandatangani pada pertemuan Menhan RI-Thailand kuartal IV tahun ini. Dokumen ini diharapkan mengikat komitmen latihan rutin, pertukaran intel ciber, dan pengembangan industri pertahanan bersama — termasuk potensi koproduksi kapal patroli pantai dan sistem radar maritim. Kunjungan Anutin ke Sekretariat ASEAN untuk pidato soal "Masa Depan ASEAN" juga diantisipasi akan menguatkan narasi keamanan kolektif yang lebih proaktif.
Bagi Indonesia, penguatan sumbu Jakarta-Bangkok ini strategis di tengah geopolitika yang bergeser. Ketika kekuatan besar bersaing memproyeksikan النفوذ di Asia Tenggara, ASEAN harus menunjukkan kohesi internal yang nyata — bukan hanya retorika. Latihan militer gabungan yang teratur dan substantif menjadi bukti nyata bahwa tetangga dekat bisa mengelola perbedaan dan membangun kepercayaan melalui tindakan konkret, bukan sekadar deklarasi.