Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencananya mengumpulkan seluruh kepala daerah dan anggota DPRD se-Indonesia dalam waktu dekat. Rapat massal itu dijadwalkan digelar dalam satu hingga dua minggu ke depan untuk meluncurkan gerakan nasional yang diberi nama Indonesia ASRI. Singkatan itu sendiri bermakna Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah — empat pilar yang ingin ia tanamkan ke seluruh penjuru negeri.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai, Rabu (16/9). Di hadapan jajaran pejabat, Presiden menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata yang harus diwujudkan bersama. Ia meminta seluruh perangkat daerah agar siap turun tangan dan menggerakkan masyarakat masing-masing wilayah.
Latar belakang peluncuran gerakan ini tidak terlepas dari kondisi lingkungan perkotaan yang terus memburuk. Tumpukan sampah, saluran air tersumbat, dan minimnya ruang terbuka hijau menjadi masalah kronis di hampir semua kota besar. Prabowo menilai bahwa pendekatan terpisah oleh setiap Pemda selama ini kurang efektif, sehingga diperlukan gerakan serentak yang dikordinir dari pusat.
Jakarta dijadikan prototipe awal transformasi ini. Presiden mendorong agar gedung-gedung pencakar langit di ibukota menerapkan konsep vertical garden atau taman vertikal. Menurutnya, inisiatif idealnya berasal dari pemilik gedung sendiri, namun jika mengalami kesulitan teknis atau biaya, Pemerintah Daerah dan Pusat siap turun membantu. Pendekatan kolaboratif ini dimaksudkan agar program berjalan cepat tanpa terbebani birokrasi berlebihan.
Transformasi yang dimaksud tidak berhenti di batas administrasi DKI Jakarta. Prabowo menargetkan seluruh kota di Indonesia ikut bertransformasi. Ia menyebut butuh upaya sistematis untuk menghilangkan sampah, membersihkan kali, dan memanfaatkan teknologi pengelolaan limbah modern. Teknologi itu, kata dia, sudah tersedia — yang dibutuhkan hanyalah keputusan politik dan eksekusi lapangan yang konsisten.
Gerakan Indonesia ASRI juga diharapkan menjawab tantangan perubahan iklim yang semakin terasa di wilayah perkotaan. Banjir bandang, polusi udara, dan pulau panas urbain menjadi ancaman nyata bagi kesehatan dan produktivitas warga. Dengan memperluas penutupan vegetasi dan memperbaiki tata kelola air, program ini berpotensi mengurangi risiko bencana hidrometeorologi sekaligus meningkatkan kualitas hidup.
Dampak ekonomi pun tidak bisa diabaikan. Kota yang bersih, hijau, dan tertata menarik investasi, pariwisata, serta tenaga kerja berkualitas. Beberapa studi perencanaan kota menunjukkan korelasi positif antara indeks kualitas lingkungan dengan pertumbuhan PDB regional. Jika Indonesia ASRI berhasil diimplementasikan masif, potensi daya saing kota-kota Indonesia di kancah ASEAN akan meningkat signifikan.
Keterlibatan DPRD dalam rapat mendatang dinilai strategis. Anggaran daerah (APBD) menjadi kunci pelaksanaan program fisik seperti revitalisasi kali, pembangunan taman, hingga fasilitas pengelolaan sampah berbasis teknologi. Tanpa dukungan legislatif daerah, program berisiko terjebak di tingkat perencanaan tanpa realisasi lapangan.
Sementara itu, observator tata kelola daerah menilai tantangan terbesar ada pada kapasitas eksekusi di tingkat kabupaten/kota. Banyak Pemda kekurangan tenaga teknis, data basis limbah yang akurat, serta sistem monitoring yang transparan. Tanpa penguatan kapasitas ini, gerakan berisiko jadi seremonial tanpa dampak nyata bagi warga.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika Pemda mengalami kendala. Hal ini menandakan adanya mekanisme bantuan teknis dan dana insentif dari Kementerian PUPR, KLHK, serta Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi lintas kementerian akan menjadi uji nyata apakah gerakan ini benar-benar terintegrasi atau hanya berjalan di rel masing-masing.
Ke depannya, keberhasilan Indonesia ASRI akan diukur dari indikator konkret: persentase pengurangan volume sampah ke TPA, kualitas air sungai, luas ruang terbuka hijau per kapita, dan tingkat partisipasi warga. Pemerintah berencana mempublikasikan dashboard monitoring secara berkala agar masyarakat bisa memantau kemajuan di wilayahnya masing-masing. Transparansi data ini diharapkan menciptakan tekanan sosial bagi kepala daerah yang ketinggalan target.
Rapat besar pekan depan akan menjadi momentum krusial. Di sana, Presiden diharapkan tidak hanya meluncurkan gerakan, tetapi juga menyampaikan roadmap teknis, skema pembiayaan, serta sistem reward and punishment bagi Pemda. Tanpa kerangka jelas itu, Indonesia ASRI berisiko menjadi jargon lain yang memudar seiring bergantinya isu politik.