Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS 2026 di New Delhi bukan sekadar kehadiran seremonial. Forum multilateral yang digelar Sabtu (12/9) dimanfaatkan untuk memperluas jaringan kerja sama ekonomi agar manfaatnya terasa langsung oleh masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan.
Dalam sesi tertutup, Presiden Prabowo menyampaikan posis tegas bahwa Indonesia menolak didikte oleh kekuatan manapun. Fondasi kemandirian harus dibangun dari dalam negeri melalui pemenuhan pangan, ketahanan energi, pendidikan, dan kesempatan kemakmuran bersama. Pandangan ini memperkuat narasi bahwa diplomasi aktif harus berlandaskan kekuatan domestik yang solid.
KTT BRICS kali ini menarik perhatian karena keanggotaannya yang meluas. Blok ini kini mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Gabungan negara-negara ini menguasai hampir separuh populasi dunia, membuka akses Indonesia ke pasar raksas yang beragam dan potensial untuk diversifikasi ekspor.
Qodari menilai diversifikasi mitra ekonomi menjadi strategi krusial di tengah menguatnya proteksionisme dan kompleksitas geopolitik global. Ketergantungan pada satu poros ekonomi berisiko membuat Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal. Melalui BRICS, Indonesia dapat menjajaki kerja sama di sektor pertanian, energi terbarukan, teknologi, dan pembiayaan infrastruktur tanpa terikat pada kondisionalitas politik Barat.
Presiden Prabowo juga mengajak seluruh anggota BRICS saling membantu menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan setara. Retorika ini selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi landasan konstitusional Indonesia. Negara ini berkomitmen tumbuh bersama tanpa memihak, menjaga fleksibilitas strategis dalam menjalin hubungan bilateral dan multilateral.
Di sisi lain, Pemerintah menegaskan diplomasi luar negeri tidak mengurangi fokus pada urusan domestik. Qodari menekankan keduanya adalah instrumen yang saling melengkapi. Kesepakatan di meja diplomasi harus diterjemahkan ke dalam program nyata: revitalisasi lahan pertanian, percepatan transisi energi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Realisasi itulah yang menjadi ujian nyata. Badan Komunikasi Pemerintah berjanji mengawal setiap kesepakatan dari KTT BRICS agar tidak berhenti di tingkat MoU. Ukuran keberhasilan diplomasi, kata Qodari, bukan jumlah pertemuan yang terlaksana, melainkan seberapa besar manfaatnya dirasakan warga di desa-desa dan kota-kota.
Analis hubungan internasional menilai langkah Prabowo mencerminkan pragmatisme strategis. Indonesia tidak ingin terjebak dalam polarisasi besar, namun juga tidak mau ketinggalan dalam merumuskan aturan main ekonomi global baru. Kehadiran di BRICS memperkuat posisi tawar Indonesia di forum lain seperti G20 dan APEC.
Bagi pelaku usaha Indonesia, perluasan jaringan BRICS berpeluang membuka akses pembiayaan yang lebih fleksibel, transfer teknologi pertanian presisi, hingga kerja sama riset energi terbarukan. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan disiapkan untuk menerjemahkan keanggotaan ini ke dalam paket kebijakan konkret bagi eksporter dan investor domestik.
Tantangan selanjutnya adalah koordinasi antar kementerian agar diplomasi ekonomi tidak berjalan sendiri-sendiri. Perlu adanya tim tugas terpadu yang memantau perkembangan regulasi di negara-negara BRICS, mengidentifikasi peluang pasar niche, dan menyelaraskan standar produk Indonesia dengan kebutuhan pasar tujuan.
Jika dikelola dengan baik, keanggotaan BRICS bisa menjadi katalisator percepatan pembangunan berbasis kemandirian. Kunci nya ada pada konsistensi eksekusi: dari meja negosiasi New Delhi ke lahan sawah di Jawa, dari kantor perdagangan Mumbai ke pabrik pembangkit listrik tenaga surya di Nusa Tenggara.