Presiden Prabowo Subianto memanggil Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Selasa (1/9). Pertemuan krusial ini dilakukan sesaat sebelum keberangkatan Kepala Negara menuju Rusia untuk menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok. Fokus utama diskusi tersebut adalah membedah situasi nasional, khususnya eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali mengancam wilayah Sumatera serta Kalimantan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin kecolongan dalam menangani sebaran titik api. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima laporan komprehensif mengenai kondisi riil di lapangan, termasuk efektivitas operasi pemadaman yang sedang berjalan. Koordinasi lintas sektoral menjadi penekanan utama agar penanganan kebakaran tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terpadu antara unsur militer dan kepolisian.
Langkah cepat ini mencerminkan urgensi situasi karhutla di Kalimantan yang kian memprihatinkan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya 30 titik api aktif yang masih dipantau secara ketat. Kondisi udara di sejumlah kawasan di sana bahkan telah menyentuh kategori berbahaya bagi kesehatan, dengan jarak pandang yang merosot tajam hingga di bawah 1 kilometer akibat kabut asap.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah merespons kondisi ini dengan menetapkan status tanggap darurat karhutla yang berlaku sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026. Data hingga akhir Agustus menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan dengan 2.285 kejadian karhutla yang melahap sekitar 6.587,84 hektare lahan. Luas area terdampak ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah pusat untuk segera memberikan asistensi tambahan.
Dalam rapat di Hambalang, hadir pula jajaran petinggi keamanan negara, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta sejumlah perwira tinggi dari Mabes Polri dan TNI. Kehadiran para petinggi ini mengisyaratkan bahwa operasi penanggulangan karhutla akan ditingkatkan skalanya, baik dari sisi pengerahan personel di darat maupun dukungan logistik udara.
Kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan bukan sekadar luasnya area terbakar, melainkan tantangan teknis yang berat. Lahan gambut yang mudah terbakar di kedalaman tanah sering kali sulit dipadamkan meski terlihat padam di permukaan. Belum lagi keterbatasan sumber air di sekitar lokasi kejadian yang memperlambat laju pemadaman. Faktor cuaca dan rendahnya visibilitas juga menjadi penghambat serius bagi tim yang bekerja menggunakan helikopter water bombing.
Analisis terhadap situasi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada pemadaman konvensional mulai mencapai titik jenuh. Pemerintah dituntut untuk mulai mengintegrasikan teknologi pemantauan berbasis satelit yang lebih presisi dengan sistem peringatan dini berbasis kecerdasan buatan. Hal ini penting untuk memetakan titik api sebelum meluas menjadi kebakaran skala besar yang sulit dikendalikan.
Selain itu, keterlibatan TNI-Polri dalam penanganan karhutla memang menjadi garda terakhir yang paling efektif. Namun, keberlanjutan dari kebijakan ini harus diikuti dengan penguatan regulasi di tingkat daerah. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, baik korporasi maupun perorangan, harus dilakukan tanpa pandang bulu untuk memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku.
Teddy Indra Wijaya menambahkan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memastikan setiap langkah pemadaman berjalan cepat. Presiden Prabowo secara khusus meminta agar setiap komandan di lapangan tetap waspada terhadap potensi perluasan titik api. Antisipasi dini menjadi kunci agar dampak kesehatan masyarakat, terutama terkait Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dapat diminimalisir.
Di sisi lain, kehadiran Menteri Pertahanan dalam rapat tersebut memberi sinyal bahwa aspek pertahanan negara kini mencakup pula perlindungan terhadap ekosistem dari kerusakan akibat karhutla. Karhutla bukan lagi sekadar masalah lingkungan, melainkan ancaman keamanan nasional yang dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di daerah terdampak.
Ke depan, proyeksi penanganan karhutla akan difokuskan pada penguatan infrastruktur pencegahan, seperti pembangunan sumur bor dan embung di area-area rawan. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan ketergantungan pada pemadaman udara yang mahal dan berisiko tinggi. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi penentu utama apakah kabut asap tahun ini bisa ditekan atau justru meluas.
Sebagai langkah lanjutan, instruksi Presiden Prabowo diharapkan segera diterjemahkan dalam bentuk operasi lapangan yang lebih agresif. Sektor swasta pemilik konsesi lahan pun diharapkan turut bertanggung jawab penuh dalam menjaga area kerjanya agar tidak menjadi titik api baru. Hanya dengan kolaborasi totalitas antara pemerintah, aparat, dan pelaku usaha, ancaman karhutla dapat benar-benar diatasi secara berkelanjutan.