Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh program strategis pemerintahannya disusun berdasarkan kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan kader Partai NasDem dalam perayaan HUT ke-15 partai tersebut di Jakarta, Rabu malam.
Menurut Presiden, visi pembangunan yang ia bawa sebenarnya cukup sederhana karena mengacu pada 17 tujuan global yang telah disepakati dunia. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah memiliki landasan terukur, sistematis, dan diakui secara internasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Agenda pembangunan berkelanjutan ini bukan hal baru dalam sejarah diplomasi Indonesia. Presiden Prabowo secara khusus menyinggung peran Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, yang pernah menjabat sebagai co-chair dalam proses perumusan agenda global tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan visi pembangunan lintas periode kepemimpinan di Indonesia.
Di antara 17 tujuan tersebut, Presiden menyoroti dua prioritas utama, yakni penghapusan kemiskinan dan pengentasan kelaparan. Dua poin ini menjadi fondasi paling mendasar yang harus diselesaikan untuk membawa Indonesia keluar dari jerat masalah struktural yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski banyak pihak meragukan target tersebut, terutama terkait efektivitas penghapusan kemiskinan secara total, Presiden tetap optimistis. Ia berkaca pada keberhasilan sejumlah negara yang mampu membuktikan bahwa kemiskinan ekstrem dapat ditekan secara signifikan melalui kebijakan yang tepat sasaran dan konsisten.
SDGs sendiri mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari dimensi sosial, ekonomi, hingga lingkungan hidup. Agenda yang ditargetkan rampung pada 2030 ini menuntut kolaborasi lintas sektor, termasuk pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, akses air bersih, hingga transisi menuju energi bersih yang lebih terjangkau bagi masyarakat luas.
Bagi Indonesia, komitmen ini membawa implikasi besar terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap kementerian kini dituntut untuk menyelaraskan program kerjanya dengan indikator SDGs agar alokasi dana pemerintah tidak terbuang percuma dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat di akar rumput.
Analisis ekonomi menunjukkan bahwa tantangan terbesar Indonesia dalam mencapai target ini terletak pada efisiensi birokrasi dan inovasi infrastruktur. Tanpa dukungan industri yang kuat dan inovasi teknologi yang merata, target pembangunan berkelanjutan akan sulit dicapai dalam waktu kurang dari enam tahun ke depan.
Di sisi lain, keterlibatan sektor swasta menjadi kunci. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Kemitraan strategis dengan pelaku bisnis dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, melainkan juga kelompok rentan.
Presiden Prabowo menekankan bahwa keberanian untuk memutus mata rantai kemiskinan adalah syarat mutlak bagi sebuah bangsa besar. Pesan ini sekaligus menjadi tantangan bagi para menteri dan kepala daerah untuk menerjemahkan agenda global PBB ke dalam kebijakan yang relevan dengan kondisi geografis dan demografis Indonesia yang sangat beragam.
Ke depan, pemerintah diprediksi akan semakin memperketat pengawasan terhadap realisasi program-program yang berbasis pada SDGs. Langkah ini diperkirakan akan memicu perubahan pada pola penganggaran di tingkat daerah, di mana pemerintah pusat akan memberikan insentif lebih kepada wilayah yang berhasil menunjukkan progres nyata dalam indikator pembangunan berkelanjutan.
Transformasi ini bukan sekadar mengikuti tren global, melainkan langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di mata internasional. Dengan mengikuti standar PBB, Indonesia diharapkan dapat lebih mudah menarik investasi hijau dan dukungan pendanaan global yang selama ini difokuskan pada proyek-proyek berkelanjutan.