Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, secara resmi menginstruksikan agar seluruh proyek galian di wilayah Jakarta wajib mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seragam. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mengintegrasikan berbagai pengerjaan infrastruktur bawah tanah yang selama ini berjalan secara parsial dan tidak terkoordinasi.
Dalam arahannya, Pramono menekankan pentingnya penggabungan pengerjaan proyek utilitas, seperti saluran limbah, pipa air bersih, hingga pemeliharaan jalan di bawah naungan Dinas Bina Marga. Selama ini, ego sektoral antar instansi menyebabkan proyek pengerjaan dilakukan secara terpisah-pisah, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas akibat pembongkaran jalan yang berulang kali.
Menurut Pramono, pola kerja yang tidak terpadu ini sering kali menjadi penyebab utama kesemrawutan lalu lintas, seperti insiden kemacetan parah yang sempat melumpuhkan kawasan Jalan TB Simatupang beberapa waktu lalu. Ketidaksinkronan jadwal antar instansi membuat infrastruktur yang baru saja diperbaiki harus kembali dibongkar untuk proyek utilitas lainnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mewajibkan setiap instansi, termasuk Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Bina Marga, untuk menyusun perencanaan bersama sebelum memulai pekerjaan di lapangan. Dengan adanya integrasi perencanaan, diharapkan tidak ada lagi proyek yang tumpang tindih serta meminimalisir gangguan bagi para pengguna jalan.
Pola kerja terpadu ini sejatinya telah mulai diuji coba pada beberapa titik lokasi, seperti di kawasan Menteng dan Jakarta Selatan. Hasil awal dari koordinasi yang lebih ketat ini menunjukkan bahwa pekerjaan infrastruktur dapat diselesaikan dengan lebih rapi, terukur, dan tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan terhadap aktivitas warga.
Ke depannya, Pramono berharap penerapan satu SOP yang seragam ini menjadi standar baku di seluruh wilayah Jakarta. Langkah ini bukan sekadar upaya administratif, melainkan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola kota yang lebih efisien, mengurangi potensi kemacetan akibat proyek galian, serta memastikan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi konstruksi.