Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin secara resmi mengakhiri masa jabatannya pada Jumat, 24 Juli 2026, setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Pengeran Parlemen Hafiz Uddin Ahmed. Keputusan itu diambil setelah pemeriksaan medis mendiagnosisnya menderita Neuropati Otonom, kondisi yang menyebabkan kehilangan kesadaran sesaat dan membuatnya tidak mampu menjalankan fungsi kepresidenan.
Dalam pernyataan yang dibacakan sekretaris persnya, Shahabuddin menyatakan kondisi kesehatannya serius dan menghalangi kinerja kewajiban konstitusional. Menurut undang-undang dasar Bangladesh, kewajiban presiden sementara akan dipegang oleh Pengeran Jatiya Sangsad hingga pemilihan presiden baru diselenggarakan dalam jangka waktu 90 hari ke depan.
Pengunduran diri ini terjadi di tengah tekanan politik yang semakin memanas. Partai-partai oposisi sejak lama menuntut Shahabuddin mundur, menganggapnya terlalu dekat dengan rezim mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang digulingkan demonstrasi massa Agustus 2024 lalu. Shahabuddin sendiri menolak adanya kaitan politik di balik keputusannya, menegaskan alasan murni medis.
Kontroversi sempat megejutkan opini publik ketika media lokal The Daily Star melaporkan bahwa Shahabuddin melakukan percakapan telepon dengan Hasina saat menjalani perawatan medis di London pada Mei lalu. Hasina saat itu berada di pengasingan di New Delhi, India. Kedatangan Shahabuddin ke Inggris berlangsung 9 hingga 18 Mei, tepat pada periode di mana laporan kontak itu diduga terjadi.
Shahabuddin membantah keras laporan tersebut. "Saya menderita berbagai komplikasi kesehatan," jawabnya singkat saat dikonfirmasi The Daily Star. "Saya tidak punya tambahan komentar saat ini." Penolakan itu tidak sepenuhnya meredam spekulasi, mengingat posisinya sebagai simbol transisi pasca-Hasina.
Sebagai presiden ke-22 Bangladesh, Shahabuddin menjabat sejak April 2023. Peran presiden di negara ini bersifat seremonial, dengan kekuasaan eksekutif nyata ada di tangan perdana menteri dan kabinet. Namun, selama periode transisi caotis pasca-penggulingan Hasina, Shahabuddin memainkan peran kunci dalam mengesahkan pembentukan pemerintah peralihan yang dipimpin Muhammad Yunus.
Pengunduran diri Shahabuddin meninggalkan Hasina tanpa sekutu di jabatan tinggi, hanya lima bulan sebelum rencana kembalinya ke Bangladesh pada Desember mendatang, sebagaimana dilaporkan Reuters. Situasi ini menambah ketidakpastian politik di negara berpenduduk 170 juta jiwa tersebut.
Bagi Indonesia, dinamika politik Bangladesh relevan mengingat hubungan bilateral yang semakin erat, terutama di sektor tekstil, farmasi, dan tenaga kerja. Bangladesh adalah pasar ekspor non-migas Indonesia ke-12 terbesar dengan nilai perdagangan mencapai 2,3 miliar dolar AS tahun 2023. Ketidakstabilan politik di Dhaka berpotensi mengganggu rantai pasok dan investasi.
Komunitas buruh migran Indonesia di Bangladesh, yang mencapai ratusan orang bekerja di sektor manufaktur dan jasa, juga perlu memantau perkembangan keamanan. Kemlu RI melalui KBRI Dhaka telah mengeluarkan imbauan kewaspadaan bagi WNI di tempat, meskipun belum ada laporan korban jiwa.
Secara regional, transisi kekuasaan di Bangladesh menjadi uji coba ketahanan demokrasi Asia Selatan. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki mekanisme penggantian presiden jelas melalui MPR, Bangladesh mengandalkan parlemen untuk memilih presiden baru dalam 90 hari. Proses ini rentan politisasi partai besar seperti Awami League dan BNP.
Langkah selanjutnya akan ditentukan oleh kemampuan parlemen mencapai konsensus calon presiden. Jika terbentuk kebuntuan politik, peran Yunus sebagai ketua pemerintah peralihan bisa semakin dominan, menggeser keseimbangan kekuasaan yang rapuh. Dunia internasional, termasuk ASEAN, akan memantau apakah Bangladesh mampu menjaga stabilitas hingga pemilu umum yang dijadwalkan akhir 2026 atau awal 2027.