Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung pada Jumat (15/8/2026) mengeluarkan tawaran diplomatik bersejarah dengan mengajak Korea Utara duduk di meja negosiasi guna mengakhiri perang Korea secara resmi. Usulan ini disampaikan dalam pidato kenangan 81 tahun kemerdekaan dari penjajahan Jepang di Gedung Pemerintahan Pusat, Seoul. Lee menegaskan bahwa kedua belah pihak harus meninggalkan niat saling mengancam dan memulai dialog sebagai pihak yang langsung terlibat.
Dalam pidatonya, Lee menyatakan bahwa melalui dialog pengakhiran perang, kedua Korea juga dapat membahas langkah efektif menghentikan perkembangan kemampuan nuklir Korea Utara. Pernyataan ini menandakan pergeseran kebijakan fundamental dibandingkan era pendahulunya yang mengedepankan tekanan dan deterrensi militer. Lee yang baru menjabat Juni 2025 memang telah menandakan sikap merdu sejak awal masa jabatannya.
Kedua Korea secara teknis masih dalam status perang karena konflik 1950-1953 berakhir dengan perjanjian gencatan senjata, bukan perdamaian. Selama puluhan tahun, upaya diplomatik bergolak naik turun mengikuti dinamika kepemimpinan dan geopolitik regional. Kini, dengan semakin eratnya hubungan Pyongyang-Moskow, Seoul merasa urgensi untuk mengambil inisiatif sebelum situasi semakin mengeras.
Korea Utara minggu ini justru mengutuk latihan militer tahunan AS-Korea Selatan yang dijadwalkan dimulai Senin (18/8), dengan ancaman langkah deterrensi yang lebih keras. Pyongyang juga baru-baru ini menembakkan dua rudal dalam dua minggu berturut-turut sebagai respons terhadap kebijakan pembangunan militer Jepang di Pasifik. Provokasi ini memperlihatkan ketegangan yang tidak mereda meski Seoul mengulurkan tangan.
Sejak kegagalan pertemuan puncak Hanoi 2019 antara Kim Jong-un dan Donald Trump, Korea Utara berkali-kali mendeklarasikan dirinya sebagai negara nuklir "tidak terbalikkan". Kebijakan denuklearisasi yang menjadi konsensus internasional selama ini terlihat semakin mustahil terealisasi. Menyadari hal ini, Menteri Persatuan Korea Selatan pada Juli lalu mengakui Seoul telah meninggalkan kampanye tekanan untuk mendemiliterisasi nuklir, beralih fokus pada penghentian ekspansi program nuklir Pyongyang.
Di sisi lain, Korea Utara semakin mempererat kerja sama militer dengan Rusia. Para analis memperkirakan Pyongyang menerima bantuan keuangan, pangan, energi, dan teknologi militer dari Moskow sebagai imbalan pasokan pasukan dan amunisi untuk perang Ukraine. Kim Jong-un sendiri diperkirakan akan mengunjungi Rusia akhir tahun ini untuk membahas kerjasama senjata lanjutan.
Perkembangan ini mengubah lanskap ancaman di Semenanjung Korea. Kolonel Ryan Donald, juru bicara Komando Gabungan AS-Korea Selatan, mengakui deployment pasukan Korea Utara ke Eropa telah memberikan pelajaran taktis baru yang dibawa pulang ke negeri asal. Latihan gabungan 11 hari yang akan datang telah disesuaikan untuk mengantisipasi ancaman baru tersebut.
Washington yang menempatkan sekitar 28.500 personel di Korea Selatan tetap menjadi penyeimbang keamanan krusial. Namun, inisiatif diplomatik Lee menciptakan dinamika baru: Seoul mencoba menggerakkan roda diplomasi sendiri tanpa menunggu koordinasi penuh dari AS, meski tetap dalam payung aliansi. Pendekatan ini mencerminkan keinginan Korea Selatan untuk memiliki agency lebih besar dalam menentukan nasib perdamaian di semenanjungnya.
Korea Utara hingga kini belum merespons tawaran Lee. Sejarah menunjukkan Pyongyang cenderung mengabaikan tawaran dialog saat merasa posisi bargainingnya kuat, apalagi dengan dukungan Rusia di punggung. Namun, kebutuhan ekonomi yang kronis dan isolasi diplomatik bisa menjadi dorongan bagi Kim untuk setidaknya mendengarkan penawaran Seoul.
Bagi Indonesia, stabilitas Semenanjung Korea memiliki relevansi strategis. Sebagai mitra dagang penting dan negara dengan populasi Korea terbesar di Asia Tenggara, eskalasi konflik akan mengganggu rantai pasokan, investasi, dan keamanan warga negara Indonesia di Korea Selatan. Indonesia yang menduduki kursi non-permanen DK PBB 2025-2026 juga memiliki kewajiban moral mendukung upaya perdamaian di wilayah yang telah lama menjadi titik api potensial.
Langkah selanjutnya akan bergantung pada respons Pyongyang dalam minggu-minggu mendatang. Jika Korea Utara menerima tawaran, negosiasi teknis tentang mekanisme pengakhiran perang akan menjadi uji nyata komitmen kedua belah pihak. Jika ditolak, Seoul harus mempersiapkan opsi diplomatik multilateral melibatkan China, Rusia, dan AS untuk mencegah eskalasi tak terkendali. Perdamaian di Korea bukan hanya urusan kedua Korea, tapi kebutuhan stabilitas Asia Timur secara keseluruhan.