Presiden Lebanon, Joseph Aoun, dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC pada Selasa (21/7) untuk menegosiasikan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah selatan Lebanon. Lawatan empat hari ini menjadi momentum krusial bagi Beirut dalam upaya mengembalikan kedaulatan negara sekaligus memperkuat posisi tentara nasional Lebanon di tengah cengkeraman pengaruh milisi Hezbollah.
Kunjungan resmi ini merupakan tonggak sejarah diplomatik, mengingat terakhir kali seorang kepala negara Lebanon menginjakkan kaki di Washington adalah pada tahun 2009 saat Michel Sleiman bertemu Barack Obama. Aoun membawa misi mendesak untuk mendapatkan dukungan politik dan finansial bagi militer Lebanon agar mampu mengambil alih kendali keamanan di wilayah yang selama ini dikuasai oleh faksi bersenjata tersebut.
Ketegangan di Lebanon mencapai titik didih sejak Maret lalu ketika eskalasi konflik memicu serangan militer masif. Data menunjukkan lebih dari 4.300 orang tewas dan sekitar 1,2 juta warga terpaksa mengungsi akibat pertempuran yang meluluhlantakkan infrastruktur dasar negara. Pemerintah Lebanon kini berada dalam posisi terjepit antara tuntutan internasional untuk melucuti senjata milisi dan ancaman perang saudara domestik yang terus membayangi.
Sekretaris Negara AS, Marco Rubio, dalam pertemuannya dengan Aoun pada Minggu lalu, menegaskan bahwa Washington berkomitmen penuh mendukung implementasi kesepakatan damai. Namun, Rubio memberikan catatan keras bahwa perdamaian permanen hanya bisa dicapai jika militer Lebanon menjadi satu-satunya kekuatan bersenjata yang sah di negara tersebut. Ia menekankan perlunya investasi internasional untuk memulihkan ekonomi dan infrastruktur Lebanon yang hancur.
Di lapangan, militer Israel telah mulai menjalankan program 'pilot zone' atau zona percontohan penarikan pasukan secara bertahap dari beberapa wilayah di Lebanon selatan. Meski demikian, kehadiran pasukan Israel masih terasa di banyak titik yang diduduki sejak Maret. Pasukan Lebanon mulai bergerak masuk ke zona tersebut, termasuk di kota Zawtar al-Gharbiyeh, sebagai langkah konkret implementasi kesepakatan yang dimediasi di Roma pekan lalu.
Bagi publik Indonesia, konflik di Timur Tengah sering kali memiliki resonansi emosional yang kuat, namun krisis di Lebanon ini menyoroti pelajaran penting tentang rapuhnya stabilitas negara ketika otoritas keamanan terpecah. Situasi ini mirip dengan tantangan yang dihadapi banyak negara berkembang dalam menegakkan supremasi hukum di tengah keberadaan kelompok non-negara yang memiliki kekuatan militer tandingan.
Secara ekonomi, ketergantungan Lebanon pada bantuan internasional untuk membangun kembali infrastruktur menjadi pengingat bagi Indonesia tentang pentingnya menjaga stabilitas domestik agar tetap menarik bagi investor asing. Ketika sebuah negara gagal memonopoli kekerasan bersenjata, pertumbuhan ekonomi akan terhenti seketika, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus tanpa intervensi pihak luar.
Hezbollah sendiri tetap menjadi duri dalam daging bagi pemerintahan Aoun. Kelompok tersebut secara terbuka menolak negosiasi langsung dengan Israel dan keras kepala mempertahankan persenjataan mereka. Kondisi ini menciptakan polarisasi politik yang tajam di dalam negeri, di mana pemerintah reformis yang berkuasa sejak 2025 berusaha keras melepaskan Lebanon dari bayang-bayang konflik regional.
"Ini bukan hanya soal militer, ini tentang bagaimana menarik investasi internasional ke Lebanon," ujar Rubio, menggarisbawahi bahwa stabilitas keamanan adalah prasyarat mutlak bagi pemulihan ekonomi nasional. Tanpa dukungan finansial yang masif, tentara Lebanon akan kesulitan mempertahankan wilayah yang ditinggalkan oleh pasukan Israel.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa keberhasilan penarikan pasukan Israel sangat bergantung pada kemampuan militer Lebanon untuk mengisi kekosongan keamanan dengan cepat. Jika tentara nasional gagal menunjukkan otoritasnya, risiko kembalinya pengaruh milisi atau justru pendudukan kembali oleh Israel tetap menjadi ancaman nyata yang bisa menggagalkan seluruh kesepakatan damai.
Ke depan, dunia internasional akan terus mengamati apakah diplomasi Aoun di Washington mampu menghasilkan paket bantuan yang cukup untuk membiayai transisi keamanan ini. Tantangan terbesar bukan hanya meyakinkan Israel untuk pergi, melainkan membangun kepercayaan rakyat Lebanon bahwa negara mampu melindungi mereka tanpa harus bergantung pada kekuatan milisi.
Pada akhirnya, perjalanan Aoun ke Washington adalah pertaruhan besar bagi masa depan Lebanon sebagai negara berdaulat. Jika negosiasi ini membuahkan hasil, ini akan menjadi preseden penting bagi penyelesaian konflik serupa di kawasan Timur Tengah yang selama bertahun-tahun terjebak dalam perang proksi yang tak berkesudahan.