Presiden Suriah, Ahmed Al Sharaa, secara resmi menyatakan komitmen pemerintahannya untuk menjajaki kesepakatan keamanan dengan Israel. Langkah diplomatis ini diambil sebagai upaya strategis guna mengakhiri ketegangan panjang sekaligus membuka pintu bagi perdamaian komprehensif di kawasan Timur Tengah. Sharaa menegaskan bahwa inisiatif ini tidak akan menggadaikan kedaulatan Suriah, terutama terkait hak atas wilayah Dataran Tinggi Golan yang telah diduduki Israel sejak 1967.
Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Sharaa menyatakan bahwa Damaskus kini lebih memilih pendekatan diplomatik untuk menghindari eskalasi konfrontasi. Pemerintah Suriah saat ini tengah melakukan pendekatan terhadap beberapa negara pihak ketiga untuk memberikan tekanan kepada Israel agar bersedia merumuskan kebijakan yang lebih moderat dan berimbang. Langkah ini menjadi krusial mengingat kondisi geopolitik Suriah yang sangat rentan pasca-runtuhnya rezim Bashar Al Assad pada akhir 2024.
Latar belakang ketegangan ini berakar pada dinamika pasca-Desember 2024, di mana militer Israel memanfaatkan kekosongan kekuasaan dengan memasuki wilayah strategis Suriah. Pasukan Israel bahkan telah menempati zona demiliterisasi, termasuk area Gunung Hermon yang secara geografis mengancam stabilitas ibu kota Damaskus. Kehadiran militer Israel di wilayah tersebut menciptakan tantangan keamanan baru bagi pemerintahan transisi Sharaa.
Selain pendudukan wilayah, Israel secara rutin melancarkan operasi militer dan intervensi yang diklaim sebagai upaya perlindungan bagi etnis minoritas Druze di wilayah barat daya Suriah. Aktivitas militer ini, ditambah dengan penahanan sejumlah warga, menciptakan friksi yang berkepanjangan. Bagi Sharaa, memulihkan kedaulatan melalui kesepakatan formal merupakan jalan keluar satu-satunya agar negara tersebut dapat keluar dari isolasi internasional yang telah berlangsung selama belasan tahun.
Kunjungan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, ke Damaskus menjadi momentum penting yang mendasari langkah Sharaa. Dalam pernyataannya, Guterres secara tegas menekankan pentingnya menghormati integritas teritorial dan kemerdekaan Suriah. Dorongan dari otoritas global ini memberikan legitimasi bagi Sharaa untuk mulai menata hubungan internasional yang sempat terputus total pasca-konflik panjang yang meluluhlantakkan ekonomi nasional.
Bagi masyarakat Indonesia, perkembangan di Suriah ini memicu perhatian khusus mengingat posisi politik luar negeri Indonesia yang selalu konsisten mendukung kedaulatan negara-negara yang mengalami konflik. Secara ekonomi, normalisasi di Timur Tengah sering kali berimplikasi pada stabilitas harga komoditas energi dunia. Jika Suriah mampu mencapai stabilitas, hal ini dapat mengurangi risiko ketidakpastian pasar global yang sering kali berdampak pada fluktuasi harga bahan bakar di dalam negeri.
Analisis geopolitik menunjukkan bahwa upaya Sharaa merupakan sebuah pertaruhan besar. Di satu sisi, ia membutuhkan dukungan internasional untuk membangun kembali infrastruktur ekonomi yang hancur setelah 14 tahun perang saudara. Di sisi lain, ia harus menghadapi oposisi domestik yang mungkin memandang negosiasi dengan Israel sebagai bentuk kelemahan. Namun, kebijakan pragmatis ini tampak sebagai satu-satunya opsi realistis untuk mengakhiri isolasi ekonomi dan politik yang selama ini menghambat pemulihan Suriah.
Jika dibandingkan dengan situasi di Indonesia, upaya diplomasi yang dilakukan Sharaa mencerminkan pentingnya stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama pembangunan ekonomi. Indonesia, dengan kebijakan bebas aktifnya, selalu menekankan penyelesaian konflik melalui dialog. Pendekatan yang kini diambil oleh Suriah selaras dengan prinsip diplomasi damai yang selalu dikedepankan Indonesia dalam berbagai forum internasional.
Sharaa sendiri telah menunjukkan sinyal keterbukaan yang belum pernah terlihat sebelumnya, termasuk partisipasinya dalam Sidang Umum PBB di New York tahun lalu. Sebagai presiden Suriah pertama yang hadir di forum tersebut sejak 1967, langkah ini menegaskan keinginan Damaskus untuk kembali diterima dalam pergaulan global. Upaya ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan Sharaa ingin meninggalkan warisan konflik masa lalu dan fokus pada pembangunan domestik.
Ke depannya, keberhasilan negosiasi ini sangat bergantung pada respons Israel terhadap tawaran keamanan tersebut. Jika Israel memberikan konsesi yang cukup, hal ini bisa menjadi titik balik bagi keamanan regional. Namun, jika kebuntuan terus berlanjut, Suriah berisiko tetap terperangkap dalam status quo yang tidak menentu. Dunia internasional kini memantau apakah inisiatif Sharaa akan berujung pada perjanjian damai bersejarah atau justru sekadar jeda sementara dalam konflik yang berlarut-larut.