Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat sukses menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi 1.324 warga binaan yang menghuni empat lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Kegiatan berbasis skema jemput bola ini dipusatkan di Manokwari pada Rabu pekan ini sebagai tindak lanjut atas instruksi tertulis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).
Rincian teknis dari pelayanan tersebut mencakup 57 proses perekaman KTP elektronik, penerbitan 161 KTP elektronik baru, serta validasi terhadap 1.106 nomor induk kependudukan (NIK). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas warga binaan memang telah memiliki NIK, namun memerlukan pemutakhiran status agar dokumen kependudukan mereka sah dan aktif digunakan di sistem pelayanan publik.
Kebijakan jemput bola ini lahir dari kesadaran bahwa hak administrasi kependudukan tidak gugur hanya karena seseorang sedang menjalani proses hukum atau masa pidana. Sayangnya, selama bertahun-tahun, warga binaan kerap terpinggirkan dalam pembaruan data kependudukan karena keterbatasan akses fisik ke kantor Disdukcapil. Surat dari Ditjenpas menjadi pemicu birokrasi untuk bergerak menjemput kewajiban negara tersebut.
Secara geografis, Papua Barat menghadirkan tantangan tersendiri dalam distribusi layanan publik. Empat lokasi yang menjadi sasaran berada di kabupaten berbeda, yakni Manokwari, Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni. Penyebaran antarpulau dan kondisi infrastruktur yang belum merata menjadikan pendekatan jemput bola sebagai satu-satunya cara realistis untuk menjangkau warga binaan secara efisien.
Di Lapas Kelas IIB Manokwari, misalnya, 1.048 warga binaan menerima layanan terpadu yang meliputi 16 perekaman KTP elektronik, penerbitan 98 KTP elektronik, serta validasi 934 NIK. Sementara itu, Lapas Kelas IIB Fakfak mencatatkan 48 layanan dengan empat perekaman dan 44 penerbitan KTP elektronik. Lapas Kelas III Kaimana menyusul dengan 38 layanan yang terdiri atas 19 perekaman dan 19 penerbitan KTP elektronik.
Rutan Kelas IIB Teluk Bintuni turut memberikan 190 layanan yang didominasi oleh validasi NIK sebanyak 172 item dan 18 perekaman KTP elektronik. Angka-angka ini bukan sekadar statistik administratif, melainkan representasi nyata dari upaya negara memastikan tidak ada warganya yang kehilangan hak sipil dasar, termasuk mereka yang berada di balik jeruji besi.
Dari perspektif tata kelola teknologi pemerintahan (govtech), pemanfaatan perangkat perekam KTP elektronik portabel ke dalam area lapas menandai kemajuan inklusi identitas digital di Indonesia Timur. Sistem adminduk terpusat memungkinkan petugas lapangan memvalidasi NIK secara langsung menggunakan jaringan terhubung ke pusat data nasional. Hal ini sejalan dengan visi satu data kependudukan yang menjadi fondasi transformasi digital nasional.
Akses terhadap dokumen kependudukan yang valid memiliki dampak langsung pada hak sosial warga binaan. Tanpa NIK dan KTP elektronik yang sah, seorang narapidana tidak dapat terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Padahal, selama menjalani masa pidana, negara tetap berkewajiban menjamin kesehatan mereka melalui fasilitas layanan kesehatan pemasyarakatan maupun rujukan eksternal.
Kepala Disdukcapil Papua Barat, dr. Ria Maria Come, menegaskan bahwa pelayanan adminduk tersebut dirancang untuk memenuhi hak administratif sekaligus membuka jalan bagi akses layanan publik lainnya. "Kepemilikan dokumen adminduk menjadi syarat untuk mengakses berbagai layanan publik. Selama menjalani masa pidana, warga binaan tetap berhak memperoleh jaminan kesehatan sepanjang dokumen adminduknya lengkap," ujar Ria di Manokwari.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi prinsip bahwa status hukum seseorang tidak menghapus eksistensi mereka sebagai warga negara dalam basis data negara. Keberadaan dokumen yang valid juga memudahkan proses reintegrasi sosial saat warga binaan kembali ke masyarakat, karena mereka tidak perlu berhadapan dengan birokrasi panjang hanya untuk mengurus identitas yang sempat terbengkalai.
Ke depan, kolaborasi antara Ditjenpas dan Disdukcapil di tingkat daerah perlu dijadikan prosedur operasi standar (SOP) tetap, bukan sekadar respons surat edaran sesaat. Sinergi berkelanjutan akan menjamin setiap warga binaan baru maupun lama secara berkala mendapatkan pembaruan adminduk tanpa harus menunggu program khusus.
Pemerataan layanan identitas digital di wilayah kepulauan seperti Papua Barat juga memberikan pelajaran berharga bagi provinsi lain di Indonesia. Teknologi pencatatan sipil bergerak (mobile civil registration) terbukti efektif menjembatani kendala geografis, sekaligus mempertegas komitmen bahwa inklusi digital harus menjangkau lapisan masyarakat paling marjinal sekalipun.