Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi unggulan Presiden Prabowo Subianto kini berada di titik nadir. Setelah dua tahun berkuasa dengan dukungan parlemen yang nyaris mutlak, koalisi pendukung pemerintah mulai menunjukkan keretakan serius akibat serangkaian insiden keracunan massal dan dugaan korupsi yang melilit inisiatif multibiliar dolar tersebut.
Sejumlah partai politik dalam koalisi besar kini secara diam-diam mulai mengambil jarak dari program tersebut. Keputusan ini dipicu oleh kekhawatiran mendalam mengenai citra partai di mata pemilih menjelang siklus politik berikutnya. Bagi mereka, loyalitas kepada presiden memiliki batas, terutama ketika elektabilitas partai di tingkat akar rumput terus tergerus akibat polemik yang tak kunjung usai.
Sejak diluncurkan pada Januari 2025, program ini menargetkan 83 juta anak dan ibu hamil sebagai penerima manfaat utama. Namun, realitas di lapangan jauh dari harapan. Sedikitnya 57.000 kasus keracunan makanan telah tercatat, termasuk insiden besar yang melibatkan 1.700 orang dalam satu bulan terakhir. Kasus-kasus ini menciptakan gelombang sentimen negatif yang masif di masyarakat.
Data riset dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan penurunan tajam dalam dukungan publik. Tingkat persetujuan terhadap Presiden Prabowo merosot dari 81 persen pada November tahun lalu menjadi 44,5 persen pada Oktober 2026. Sementara itu, 62 persen responden kini menyatakan penolakan terhadap program makan gratis tersebut.
Kasus korupsi yang menyeret mantan kepala badan pengelola program pada Juni lalu semakin memperburuk persepsi publik. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola logistik dan pengawasan kualitas makanan menjadi sorotan utama, bahkan memicu langkah hukum pertama dari keluarga korban melalui pengaduan resmi ke kepolisian pada akhir Agustus 2026.
Bagi lanskap politik Indonesia, fenomena ini merupakan ujian pertama yang sesungguhnya bagi stabilitas pemerintahan Prabowo. Selama dua tahun terakhir, presiden praktis tidak menghadapi oposisi berarti di parlemen. Namun, ketika mesin politik internal mulai goyah karena tekanan elektoral, koalisi yang tampak solid bisa menjadi sangat rapuh dalam waktu singkat.
Strategi yang diambil oleh beberapa partai koalisi kini bergeser. Mereka mulai menginstruksikan kader untuk melontarkan kritik konstruktif secara sopan di ruang publik. Langkah ini bukan sekadar manuver politik, melainkan upaya penyelamatan diri agar tidak tenggelam bersama kebijakan yang dianggap gagal oleh mayoritas pemilih.
Di sisi lain, Gerindra sebagai partai utama pengusung tetap berupaya menjaga martabat program tersebut. Meski mengakui setiap partai memiliki target politik masing-masing, juru bicara Gerindra menegaskan bahwa koalisi tetap kuat dan perbaikan sistemik terus dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Fokus saat ini diklaim berada pada efisiensi dan peningkatan standar keamanan pangan.
Presiden Prabowo sendiri sebelumnya pernah menepis kekhawatiran terkait keracunan massal dengan menyebutnya sebagai angka statistik yang tidak signifikan. Ia tetap bersikeras untuk melanjutkan program ini dengan perbaikan mendasar. Namun, janji perbaikan tersebut kini ditunggu pembuktiannya oleh publik yang semakin skeptis.
Kondisi ini menempatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam posisi yang sulit. Ia sempat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada keluarga korban, sebuah langkah yang dinilai sebagai upaya meredam kemarahan publik. Namun, permintaan maaf saja tampaknya tidak cukup untuk membalikkan opini massa yang telanjur kecewa.
Jika hingga pertengahan 2027 tidak ada perbaikan nyata yang dirasakan masyarakat, keretakan koalisi ini diprediksi akan semakin lebar. Ketidakpastian ekonomi dan ketidakpuasan sosial dapat menjadi katalis yang memicu perpecahan permanen di parlemen. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi stabilitas pemerintahan menjelang Pemilu 2029.
Ke depan, kelangsungan program ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk melakukan reformasi total dalam rantai pasok dan standar higienitas. Tanpa transparansi yang lebih baik dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, program ini berisiko menjadi beban politik yang justru merugikan kepentingan jangka panjang presiden dan sekutunya.